"Kalau memang ada sekolah yang ingin mundur, seharusnya dilakukan paling lambat satu semester sebelum SPMB. Tidak bisa mendadak saat proses penerimaan sudah berjalan. Ini mungkin karena kurangnya monitoring dan evaluasi Disdikbud," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi V DPRD Provinsi Banten berencana memanggil jajaran Dindikbud untuk meminta penjelasan mengenai mundurnya tujuh SMA swasta tersebut. Rifky mengatakan pemanggilan juga akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Sekolah Gratis agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan SPMB mendatang.
"Pemanggilan itu juga bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Sekolah Gratis agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan SPMB di tahun-tahun mendatang," kata Rifky.
Sebelumnya, Dindikbud Provinsi Banten menyampaikan bahwa terdapat sekitar tujuh SMA swasta yang mengajukan pengunduran diri dari Program Sekolah Gratis. Sekolah-sekolah tersebut telah mengirimkan surat resmi kepada Dindikbud untuk diproses lebih lanjut.
Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten, Rachmat Tamam, mengatakan pihaknya masih merekap data sekolah yang mengundurkan diri sekaligus menelusuri alasan di balik keputusan tersebut. "Lagi direkap, lagi direkap ini. Lagi direkap. Ada tujuh lah berapa... tujuh sekolah mengundurkan diri," ujar Rachmat, Jumat (24/7).
Pada 2025, tercatat sebanyak 801 SMA, SMK, dan SKh mengikuti Program Sekolah Gratis. Jika tujuh sekolah tersebut benar-benar keluar dari program, jumlah satuan pendidikan yang mengikuti program pada 2026 diperkirakan menjadi 794 sekolah. Hingga kini, alasan resmi pengunduran diri ketujuh sekolah tersebut masih menunggu penelusuran dari Dindikbud.
Rachmat mengatakan pihaknya perlu memeriksa surat pengunduran diri yang diajukan sekolah untuk mengetahui dasar keputusan tersebut. "Nanti kan kita juga harus lihat suratnya berdasarkan apa," katanya.