Tetapi justru karena penting, ia membutuhkan tata kelola yang lebih penting lagi. Masalah terbesar bukanlah apakah anak-anak harus diberi makan. Tentu harus.
Masalahnya adalah bagaimana memastikan makanan itu benar-benar sampai, benar-benar sehat, benar-benar aman, dan benar-benar bermanfaat. Di sinilah sering kali negara terlihat seperti koki yang terlalu bersemangat.
Api sudah menyala,wajan sudah panas. Pengumuman sudah dibuat, tetapi resepnya masih dicari. Target sudah diumumkan jutaan peneriman, namun mekanisme pengawasan masih berlari mengejar.
Anggaran sudah bergerak, sistem masih pemanasan. Akibatnya publik menyaksikan sebuah pertunjukan yang unik: kereta sudah berjalan sementara relnya masih dirakit.
Kadang berhasil, kadang membuat penumpang berdoa lebih khusyuk. Para pendukung program berkata bahwa ini investasi masa depan bangsa.
Mereka tidak salah, para pengkritik berkata tata kelolanya masih bermasalah. Mereka juga tidak selalu salah, yang sering salah adalah kebiasaan kita menganggap kritik sebagai permusuhan. Padahal kritik ibarat sendok dalam piring makan.
Tanpanya, nasi tetap ada, tetapi sulit disantap. Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik sebagaimana tubuh membutuhkan vitamin. Tidak selalu enak, tetapi penting.
Jika suatu saat program ini berhasil dengan baik, semua anak mendapatkan makanan sehat, tidak ada kebocoran anggaran, tidak ada keracunan, dan pengawasan berjalan transparan, tentu kita patut bersyukur.
Namun jika yang tumbuh justru jaringan proyek, pemburu rente, dan laporan-laporan yang lebih tebal daripada menu makanannya sendiri, maka sejarah akan mencatatnya sebagai pelajaran mahal. Pada akhirnya, persoalan makan siang gratis bukan hanya soal nasi, ayam, telur, atau susu.
Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola niat baik. Karena niat baik tanpa tata kelola sering kali seperti memasak sop dengan panci bocor.
Bahannya mahal. Aromanya menggoda.
Pidatonya meyakinkan. Tetapi sebelum sampai ke meja makan, kuahnya sudah habis di jalan. Maka semoga yang bergizi bukan hanya makanannya. Melainkan juga kebijakan, pengawasan, transparansi, dan akal sehat para pengelolanya. Sebab anak-anak Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar makan siang.
Mereka membutuhkan negara yang tidak hanya pandai menjanjikan menu, tetapi juga mampu memastikan makanan itu sampai ke piring dengan selamat. Dan kalau itu berhasil, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah politik kita, rakyat bisa berkata: "Yang kenyang bukan hanya janjinya."