Tito Karnavian Dorong Pemda Pakai Data BPS untuk Tekan Backlog Perumahan

INFORADAR.ID - Persoalan backlog perumahan dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun rumah sebanyak-banyaknya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data statistik perumahan Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan dan anggaran hunian bisa lebih tepat sasaran.

Tito mengatakan data BPS dapat menjadi pijakan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengetahui kondisi perumahan masyarakat secara lebih terukur. Data tersebut juga penting untuk menentukan wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi.

Menurut Tito, backlog perumahan tidak hanya berkaitan dengan masyarakat yang belum memiliki rumah. Persoalan tersebut juga mencakup keluarga yang sudah memiliki rumah, tetapi tempat tinggalnya belum memenuhi standar kelayakan.

Secara umum, backlog terbagi menjadi dua kategori. Backlog 1 menggambarkan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri, sedangkan backlog 2 menunjukkan keluarga yang memiliki rumah tetapi kondisi hunian tersebut tidak layak.

Tito mengapresiasi data terbaru BPS yang menunjukkan adanya penurunan pada kedua persoalan tersebut. Menurutnya, angka yang terukur dapat membantu pemerintah melihat perkembangan penanganan perumahan secara lebih objektif.

BACA JUGA:Kantah Kota Tangerang Siap Wujudkan Transformasi Layanan, Perkuat Organisasi sebagai Salah Satu dari 10 Kantah

BACA JUGA:HUT RI ke-81, Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta Cuma Rp1 pada 17 Agustus 2026

“Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya,” kata Tito dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis 13 Agustus kemarin. 

Ia menegaskan masalah perumahan menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemendagri pun mendukung program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk target pembangunan tiga juta rumah.

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah juga telah memperluas definisi MBR agar cakupan penerima manfaat semakin luas.

Tito menilai peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap sektor perumahan turut dipengaruhi oleh langkah Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang aktif turun ke daerah. Ia berharap kepala daerah semakin terdorong mengalokasikan APBD untuk membantu menyelesaikan persoalan hunian di wilayah masing-masing.

Selain pemerintah, Tito menilai sektor swasta juga perlu dilibatkan dalam ekosistem pembangunan perumahan. Menurutnya, kolaborasi dengan pelaku usaha dapat memperbesar kapasitas pembangunan hunian sekaligus mempercepat pengurangan backlog.

BACA JUGA:Siswi Sekolah Rakyat Jadi Calon Paskibraka 2026, Mensesneg Prasetyo Hadi Ikut Bangga

BACA JUGA:Kemensos Percepat Sekolah Rakyat Permanen, 66 Pemda Diminta Segera Tuntaskan Syarat Lahan

Sumber: