Padahal dalam ilmu ekonomi yang paling sederhana pun kita diajarkan bahwa tidak ada makan siang yang benar-benar gratis. Selalu ada biaya yang dibayar seseorang. Jika bukan oleh kita hari ini, mungkin oleh anggaran negara esok hari.
Tetapi mari kita tidak terlalu serius.
Bayangkan seorang anak pulang sekolah dan ditanya ibunya.
"Nak, bagaimana makan siangnya?"
Anak itu menjawab, "Lumayan, Bu. Tadi kami belajar Matematika, Bahasa Indonesia, dan cara mengidentifikasi aroma makanan yang masih layak konsumsi."
Ibunya terdiam.
Negara sedang berinovasi.
Di sisi lain, program ini melahirkan profesi baru dalam ruang publik: para ahli gizi dadakan.
Biasanya mereka membahas sepak bola. Besoknya membahas geopolitik. Lusa menjadi pakar pangan.
Mereka mampu menghitung kebutuhan protein anak Indonesia hanya dengan bersandar di kursi plastik warung kopi sambil memegang gelas kopi hitam.
"Menurut saya, satu anak butuh sekian gram protein."
"Dasarnya apa?"
"Feeling."
Feeling ternyata telah naik pangkat menjadi metode penelitian. Namun yang lebih menarik bukanlah makanannya, yang menarik adalah politik di sekeliling makanan itu.
Dalam sejarah manusia, makanan memang selalu dekat dengan kekuasaan. Siapa yang menguasai pangan, sering kali menguasai loyalitas. Dari kerajaan kuno sampai negara modern, perut rakyat adalah arena politik yang paling sensitif.
Orang lapar sulit diajak berdiskusi filsafat. Coba saja. Berikan seseorang buku tebal tentang demokrasi ketika ia belum makan dua hari. Kemungkinan besar buku itu akan digunakan untuk alas piring. Karena itu gagasan memberi makan rakyat memang penting.