INFORADAR.ID - Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi perkiraan per 1 April 2026 akan memicu gelombang keresahan sistemik yang mengancam stabilitas sosial dan kedaulatan pangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Melalui rilis ini, kami menyampaikan analisis kritis dan gugatan terbuka terhadap nalar kebijakan pemerintah yang dinilai anti-rakyat dan melanggar mandat konstitusi
Cara Halus Negara Merampok Rakyat Pasca-Lebaran
Indonesia hari ini berdiri di atas panggung sandiwara paradoks yang menyakitkan, sebuah negeri yang dijuluki lumbung energi dunia, namun rakyatnya dipaksa bertekuk lutut di bawah cambuk fluktuasi harga pasar global
Dari gemuruh turbin PLTU Suralaya di Cilegon yang menyuplai napas listrik bagi Jawa-Bali, hingga hamparan emas hitam di pedalaman Kalimantan dan kepulan gas cair di Teluk Bintuni, kekayaan alam kita dikuras tanpa henti demi syahwat ekspor dan angka-angka devisa yang molek di atas kertas
Namun, ironi mencapai puncaknya ketika kita bicara tentang isi tangki kendaraan rakyat. Di tengah krisis energi yang dipicu konflik Selat Hormuz, pemerintah justru menanggalkan jubahnya sebagai stabilisator dan memilih tampil sebagai "pemanen keuntungan" melalui skema PPN ad-valorem
Perkiraan kenaikan harga Pertamax hingga Rp17.850 per liter bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata pengkhianatan terhadap mandat konstitusi. Saat harga dasar melonjak, setoran pajak yang diraup negara otomatis membengkak dari Rp1.166 menjadi Rp1.693 per liter. Sebuah praktik yang secara moral cacat karena membiarkan kas negara menebal di atas tabungan rakyat Banten yang sudah ludes pasca-Lebaran
Kebijakan ini adalah bentuk liberalisasi harga yang telanjang, sebuah penyerahan kedaulatan energi pada mekanisme pasar bebas yang jelas-jelas menabrak Pasal 33 UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/2003 telah menggarisbawahi bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dilepaskan begitu saja pada "tangan gaib" pasar
Dengan membiarkan struktur harga mencekik mobilitas ekonomi, pemerintah sebenarnya tengah melakukan eksploitasi terhadap warga negaranya sendiri. Narasi "efisiensi anggaran" yang diagungkan hanyalah tameng retoris untuk menutupi kegagalan negara dalam membangun bantalan ekonomi yang tangguh
Rakyat dipaksa menanggung beban risiko geopolitik yang seharusnya menjadi urusan diplomatik dan strategis pemerintah, menjadikan mobilitas warga bukan lagi hak dasar, melainkan kemewahan yang dipajaki secara rakus
Menjual Mentah, Membeli Mahal, Mengimpor Masalah
Langkah pemerintah yang menahan harga Pertalite sambil membiarkan Pertamax melambung hingga menciptakan perkiraan selisih Rp7.850 adalah sebuah kebijakan reaktif yang pendek akal dan penuh risiko sistemik. Ini bukanlah efisiensi, melainkan penciptaan "bom waktu" sosial yang siap meledak di setiap sudut SPBU di Banten
Secara sadar, pemerintah tengah mendorong migrasi konsumsi massal dari BBM non-subsidi ke subsidi, sebuah pergeseran yang dipastikan akan melumpuhkan distribusi dan memicu kelangkaan stok. Di wilayah penyangga seperti Tangerang, Serang, hingga Cilegon, antrean panjang akan menjadi pemandangan harian yang melelahkan, merampas produktivitas rakyat kecil demi menyelamatkan angka fiskal yang sempit
Kelangkaan ini bukan sekadar masalah teknis pengisian bahan bakar, melainkan sinyal awal dari kelumpuhan urat nadi logistik yang ongkos sosialnya jauh lebih mahal daripada penghematan anggaran yang diklaim pemerintah
Ketidakmampuan menjaga stabilitas harga ini adalah "dosa sejarah" dari pembangunan yang salah arah. Selama puluhan tahun, kita terjebak dalam pola kolonialisme modern, dengan bangga mengekspor minyak mentah (crude oil) dengan harga murah, namun dengan memelas mengimpornya kembali dalam bentuk BBM jadi dengan harga selangit karena ketertinggalan teknologi kilang domestik
Ketertinggalan teknologi kilang domestik menjadikan Indonesia sebagai raksasa yang kelaparan di tengah lumbung padi yang penuh. Kita memiliki sumber daya, tetapi tidak memiliki kedaulatan untuk mengolahnya. Akibatnya, status "lumbung energi" hanyalah slogan kosong yang menghiasi buku teks sekolah, sementara di dunia nyata, rakyat tetap menjadi penonton di tanah mereka sendiri yang sedang dikeruk kekayaannya untuk melayani kepentingan pasar global