Dalam perspektif Habermas, kebisingan semacam ini merupakan bentuk distorsi komunikasi: ketika rasionalitas komunikatif dikalahkan oleh rasionalitas strategis—yakni komunikasi yang bertujuan memenangkan perhatian, bukan membangun pemahaman bersama. Ironisnya, pers kerap ikut terjebak dalam logika tersebut, terutama ketika algoritma dan tuntutan ekonomi mendorong produksi berita yang sensasional, repetitif, dan reaktif.
Padahal, dalam kerangka idealnya, pers berfungsi sebagai penjaga sekaligus fasilitator ruang publik. Media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan medium deliberasi yang memungkinkan warga memahami persoalan bersama, menguji klaim kekuasaan, dan membangun kesadaran kolektif. Dengan kata lain, pers adalah infrastruktur demokrasi.
Namun, pada 2026, ruang publik tidak lagi tunggal dan homogen sebagaimana dibayangkan Habermas pada abad ke-18. Ia terfragmentasi ke dalam berbagai platform—media sosial, aplikasi pesan instan, kanal video, dan portal berita daring—yang masing-masing memiliki logika algoritmik sendiri. Akibatnya, ruang publik kerap berubah menjadi ruang gema (echo chambers), tempat emosi, identitas, dan afiliasi politik lebih dominan daripada rasionalitas dan argumentasi.
Penegasan Normatif
Jika pers justru ikut menambah kebisingan melalui judul provokatif, framing dangkal, dan repetisi isu yang tidak substantif, maka pers sedang mengkhianati mandat historisnya. Sebaliknya, jika pers mampu menempatkan diri sebagai penjernih, ia akan tetap relevan dan dipercaya di tengah hiruk-pikuk digital.
Dalam kondisi ini, pers arus utama memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat: menjaga kualitas ruang publik agar tidak jatuh menjadi ruang manipulasi, ujaran kebencian, dan disinformasi. Pers harus hadir sebagai penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari kekerasan simbolik yang lahir dari informasi palsu, framing menyesatkan, atau propaganda berkedok opini.
Optimalisasi ruang publik oleh pers setidaknya mencakup tiga hal.
Pertama, menjamin akses publik terhadap informasi yang terverifikasi dan kontekstual, terutama bagi kelompok rentan yang sering menjadi korban hoaks dan politisasi isu.
Kedua, menyediakan ruang dialog yang adil dan proporsional, bukan sekadar panggung bagi elite politik atau figur populer digital. Ketiga, melindungi khalayak dari dominasi kepentingan ekonomi dan algoritma yang mendorong sensasionalisme dan polarisasi.
Oleh karena itu, di tengah banjir informasi dan kebisingan digital, pers Indonesia perlu menegaskan kembali misinya sebagai penjaga nalar publik. Bukan dengan membatasi suara warga, melainkan dengan memastikan ruang publik tetap sehat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Pada akhirnya, menjaga pers berarti menjaga ruang publik itu sendiri. Ketika pers runtuh oleh tekanan kekuasaan, godaan pasar, atau jebakan algoritma, yang runtuh bukan hanya institusi media, melainkan hak masyarakat untuk berpikir jernih dan berpartisipasi secara bermakna dalam demokrasi.
Hari Pers Nasional 2026 bukan sekadar perayaan usia, melainkan momentum refleksi etis atas pilihan-pilihan editorial yang menentukan wajah ruang publik kita. Di sanalah pers diuji: apakah tetap setia sebagai pelindung khalayak dan penjaga ruang publik yang beradab.