Pemkab Pandeglang juga mendorong kerjasama antara pengelola objek wisata dengan Kelompok Sadar Wisata, koperasi, dan pelaku UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dan mendorong perekonomian setempat.
Dalam hal pencegahan, pengelola diharapkan bisa mengantisipasi kemungkinan bencana baik yang alamiah maupun yang bukan, serta berkolaborasi dengan BPBD, Basarnas, Balawista, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta fasilitas kesehatan.
BACA JUGA:Dukung Pembuangan Sampah Tangsel, Anggota DPRD Kota Serang Beri Catatan Penting
Pengelola juga diwajibkan untuk memberikan informasi tentang jam buka, peraturan, dan kegiatan selama masa libur panjang baik melalui papan informasi di lokasi maupun media digital.
Fasilitas pendukung seperti tempat sampah, petugas kebersihan, area parkir, serta ruang istirahat untuk pengemudi juga harus disediakan.
Selain itu, pengelola juga diminta menyiapkan perlindungan asuransi bagi wisatawan dan staf, mempertimbangkan kapasitas dan daya dukung destinasi, serta menerapkan harga tiket dan retribusi parkir sesuai ketentuan yang ada.
Sekretaris Daerah Pandeglang, Asep Rahmat, menyatakan bahwa Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung selama liburan panjang.
Ia mengakui bahwa Pandeglang merupakan daerah yang rentan terhadap bencana. Namun, Pemkab telah mempersiapkan langkah-langkah pencegahan, termasuk penyediaan jalur evakuasi dan penempatan personel dari instansi terkait.
“Jalur evakuasi, khususnya untuk potensi tsunami, sudah disiapkan,” jelasnya.
Asep menegaskan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan pada ekonomi daerah. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan tidak menaikkan harga secara sepihak.
Jaga tarif yang ada agar pariwisata di Pemkab Pandeglang tetap terjangkau dan menarik minat.