Ia menjelaskan, dukungan ini bukan tanpa syarat. Menurutnya, kebijakan ini adalah bagian dari persiapan implementasi kebijakan oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:Hadiah Umrah dari Pemprov Banten untuk 183 Ribu Wajib Pajak, Berikut Syaratnya
BACA JUGA:Kabupaten Serang Dikepung Banjir, Bupati Tingkatkan Status Kebencanaan
“Poin pentingnya, ini adalah langkah awal untuk penerapan kebijakan pusat. Saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Wali Kota, bahwa aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan, dan lain-lain harus diperhatikan,” lanjutnya.
Edi juga menjelaskan kembali sikapnya yang dahulu menolak pembuangan sampah Tangsel.
Ia menyatakan bahwa penolakan itu muncul karena tidak ada kontribusi yang jelas bagi masyarakat yang terdampak.
Untuk kerja sama terbaru ini, Edi juga menyampaikan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan.
Pertama, keberlanjutan pembangunan infrastruktur lingkungan di daerah yang terkena dampak TPSA Cilowong, khususnya di Kecamatan Taktakan.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan terhadap kerja sama ini tidak terlepas dari status Kota Serang sebagai daerah yang terpilih untuk mendapatkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Saya mendukung kerja sama ini karena merupakan bagian dari syarat PSN, tetapi yang terpenting tetap mengutamakan aspirasi masyarakat di sekitar TPSA dan kawasan yang terkena dampak lainnya,” tegasnya.
Edi menekankan, harus ada kompensasi berupa Kompensasi Dampak Negatif (KDN) yang diberikan kepada masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, diperlukan perbaikan dan betonisasi jalan lingkungan serta relokasi masyarakat yang tinggal di sekitar TPSA Cilowong.
Untuk pekerja juga harus berasal dari komunitas setempat, terutama dari Kelurahan Cilowong, Pasir Gadung, dan Cikoak ketika sudah jadi kerja sama dengan Tangsel.