Perubahan struktur organisasi pasca-kabinet baru memicu penyesuaian jumlah kebutuhan pegawai di sejumlah kementerian dan lembaga.
Pemerintah ingin menyesuaikan alokasi formasi agar sesuai kebutuhan riil tanpa membebani anggaran negara dalam jangka panjang.
Rini menyebut faktor pensiun ASN pada 2026 juga masuk perhitungan. Selain itu, prioritas program pemerintah seperti program pendidikan dan penguatan layanan publik turut menjadi pertimbangan saat menentukan berapa banyak formasi yang akan dibuka.
Target penyelesaian perhitungan ini ditetapkan pada awal 2026 agar proses seleksi dapat dilakukan tepat waktu.
BACA JUGA:Waspada Rokok Ilegal! Penghisapnya Bisa Masuk Penjara hingga 5 Tahun
BACA JUGA:Program Magang ke Jepang 2025 dari BAZNAS, Buka Peluang Karier dan Tunjangan Hingga Rp98 Juta
Fresh Graduate Tetap Diprioritaskan
Meski memberi ruang bagi pelamar berpengalaman, pemerintah menegaskan bahwa kesempatan untuk fresh graduate tidak ditutup.
Regenerasi dinilai esensial untuk menjaga dinamika birokrasi sehingga kombinasi antara pengalaman dan pembaruan tenaga kerja dapat tercapai.
Rini mengingatkan bahwa setiap kebijakan baru juga harus mempertimbangkan kesinambungan anggaran negara karena pengangkatan ASN memiliki implikasi jangka panjang.
Jika aturan poin untuk peserta magang nasional resmi diberlakukan, para pengamat berpendapat kebijakan itu bisa menjadi momentum memperkaya pipeline calon ASN yang tidak hanya berbekal akademik tetapi juga pengalaman praktis birokrasi.