Rp10.000 dan Negara yang Absen: Kematian Seorang Anak sebagai Cermin Kemiskinan Struktural

INFORADAR.ID - Kematian YBS (10) bukan sekadar tragedi keluarga, apalagi “masalah pribadi” seorang anak.

Ia adalah bukti telanjang dari kemiskinan struktural yang dibiarkan hidup dan tumbuh di tengah negara yang mengklaim diri hadir bagi rakyat kecil. Seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kehilangan harapan hidupnya hanya karena Rp10.000—nominal yang bagi sebagian orang tak lebih dari uang parkir atau kembalian belanja.

Fakta ini seharusnya mengguncang nalar publik: bagaimana mungkin di sebuah negara dengan anggaran pendidikan ratusan triliun rupiah, seorang anak putus asa karena tidak mampu membeli buku dan pena?

YBS hidup dalam keluarga miskin ekstrem. Ibunya, MGT (47), adalah janda dengan lima anak, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan.

Dalam kondisi seperti itu, meminta Rp10.000 bukan permintaan sepele, melainkan beban psikologis. Lebih menyedihkan lagi, demi mengurangi beban ibunya, YBS harus tinggal terpisah, menumpang hidup di sebuah pondok bersama neneknya yang renta.

Di ruang hidup yang sempit, tanpa pendampingan, tanpa jaminan rasa aman, anak itu menanggung kesunyian dan tekanan yang seharusnya tidak pernah menjadi beban usia sepuluh tahun.

Keputusan tragis YBS mengakhiri hidupnya di dahan pohon cengkeh bukan muncul dari ruang hampa. Ia adalah akumulasi dari kemiskinan, keterasingan, dan kegagalan sistemik.

Seperti disampaikan dosen filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, RD Leonardus Mali, kemiskinan ekstrem membunuh imajinasi anak-anak untuk bahagia bahkan sebelum mereka sempat bermimpi.

Dalam kondisi rapuh, akses tanpa filter ke media sosial justru dapat mempercepat keputusan fatal—bukan sebagai sebab utama, melainkan sebagai pemicu terakhir.

Namun, fokus semata pada pengaruh media sosial berisiko mengaburkan akar persoalan. Masalah utama bukan pada layar ponsel, melainkan pada kenyataan bahwa negara gagal memastikan kebutuhan paling dasar seorang anak sekolah: alat tulis, pendampingan psikologis, dan lingkungan yang aman secara sosial.

Pernyataan anggota DPR asal NTT, Andreas Hugo Pareira, bahwa peristiwa ini adalah tamparan bagi semua pihak, memang tepat.

Tetapi tamparan ini tidak boleh berhenti sebagai retorika empati. Pertanyaannya lebih mendasar: di mana sistem perlindungan anak? Di mana sekolah ketika muridnya tak mampu membeli pena?

Di mana pemerintah daerah ketika satu keluarga hidup dalam kemiskinan ekstrem bertahun-tahun?

Tragedi YBS menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosia, pendidikan gratis, dan perlindungan anak sering kali berhenti di atas kertas.

Sumber: