INFORADAR.ID- Bupati Pandeglang meluncurkan Inisiatif Sekolah Rakyat demi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam pendidikan dan menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan.
Bupati Pandeglang yaitu Raden Dewi Setiani, melakukan pendekatan langsung kepada Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia dan berjumpa langsung dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di lantai 6 Gedung A Kemensos, Jakarta.
BACA JUGA:Operasi Katarak Gratis untuk Warga Pandeglang, Simak Informasi Lengkapnya
BACA JUGA:Rekomendasi HP Samsung Terbaik Oktober 2025, Cek Harga Terbarunya
Inisiatif ini dianggap sangat penting dalam memperbaiki akses pendidikan bagi keluarga yang tidak beruntung dan membantu mengatasi kemiskinan di daerah tersebut.
Bupati Pandeglang dan Kemensos membahas rencana pengembangan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan menurunkan angka kemiskinan.
Pertemuan ini juga membahas tantangan koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemensos.
Dikutip dari RADARBANTEN, Bupati Pandeglang menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci mengatasi kemiskinan dan mendukung penuh pengembangan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga kurang mampu.
BACA JUGA:Harga HP Samsung Terbaru Oktober 2025: Update Lengkap Semua Tipe, dari Galaxy A hingga Z
BACA JUGA:Kawasan Industri Walantaka, Membuka Gerbang Ekonomi dan Lapangan Kerja
Ia berharap hasil pertemuan dengan Wamensos bisa menjadi langkah nyata dalam membangun kerja sama antara Kemensos dan Pemkab Pandeglang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
“Tujuannya adalah untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” ucapnya.
Di sisi lain, Asisten Daerah (Asda) II Setda Pandeglang, Nuriah, menyatakan bahwa Bupati Raden Dewi Setiani memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat.
Hasil dari pertemuan itu mencatat beberapa poin penting, antara lain setiap pemerintah daerah diharapkan memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat permanen sebagai pusat pendidikan alternatif untuk keluarga yang tidak mampu.