Secara keseluruhan, sebanyak 200 Sekolah Rakyat ditargetkan akan terhubung dengan internet cepat. Kehadiran layanan ini merupakan fondasi digital yang sangat dibutuhkan agar kegiatan belajar bisa lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Sekolah Rakyat sebagai solusi pemerataan akses pendidikan.
Fokus utamanya adalah membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa belajar dalam fasilitas modern dan lengkap.
BACA JUGA:Kanwil DJP Banten Adakan Donor Darah Sebagai Bentuk Kepedulian di Hari Pajak 2025
BACA JUGA:Silent Date: 7 Cara Menjalani Kencan Diam yang Menenangkan Hati dan Pikiran
Didanai Kemensos, Gunakan Gedung BLK
Pengadaan layanan internet gratis 100 Mbps ini menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Adapun Komdigi bertugas sebagai pelaksana teknis yang menyediakan jaringan dan perangkat pendukung di sekolah-sekolah.
Sekolah Rakyat akan mulai dibuka antara Agustus hingga September 2025. Untuk sementara, kegiatan belajar akan menggunakan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat maupun daerah dengan sistem pinjam pakai selama satu tahun.
Sekjen Kemensos Robben Rico menjelaskan bahwa seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga SMA akan tersedia dalam program ini, dan seluruh biaya operasional ditanggung penuh oleh APBN.
“Sekolah Rakyat akan meniru model asrama seperti SMA Taruna Nusantara, dengan biaya yang ditanggung negara sepenuhnya,” jelasnya.
Renovasi gedung dilakukan agar memenuhi standar sebagai tempat belajar yang layak.
Setelah masa pinjam selesai, fasilitas akan dikembalikan dalam kondisi siap pakai kepada pemilik awal.