INFORADAR.IS - Gubernur Banten, Andra Soni, menyoroti persoalan klasik yang terus berulang tiap tahun ajaran baru: keterbatasan daya tampung sekolah negeri tingkat SMA dan SMK.
Tahun ini, jumlah pendaftar mencapai sekitar 166 ribu siswa, sementara sekolah negeri di Banten hanya mampu menampung kurang dari 80 ribu.
Kondisi ini memicu polemik dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai tidak adil bagi sebagian besar calon siswa. Menurut Andra, ketimpangan ini tidak bisa terus dibiarkan.
“Kalau kita paksakan anak-anak masuk ke sekolah negeri, maka akan ada anak-anak lain yang tersingkir,” ujar Andra saat kunjungan ke Tangsel, Selasa, 8 Juli 2025.
Ia menegaskan pentingnya berpikir adil dan menyeluruh dalam merancang kebijakan pendidikan, terutama dalam hal akses yang setara.
BACA JUGA:5 Beasiswa dalam Negeri yang Jarang Dilirik tapi Punya Manfaat Besar Lho
“Kita harus bicara soal keadilan. Dan keadilan itu dimulai dari cara berpikir kita,” lanjutnya.
Untuk menjawab tantangan ini, Pemprov Banten meluncurkan program Banten Cerdas.
Melalui program ini, siswa dari keluarga tidak mampu bisa bersekolah secara gratis di SMA dan SMK swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Data dari Dinas Pendidikan menyebutkan, ada 522 SMK swasta yang terlibat dalam program dengan daya tampung 56.840 siswa. Sementara itu, 232 SMA swasta juga ikut serta, menyediakan kapasitas bagi 11.712 siswa.
Untuk pelaksanaannya, anggaran lebih dari Rp150 miliar telah disiapkan untuk menanggung biaya pendidikan selama enam bulan.
Gubernur juga menekankan bahwa transparansi dan keadilan harus menjadi prioritas dalam proses PPDB.
“Saya tidak ingin lagi ada praktik titip-menitip. Kita harus berani transparan dan adil,” tegasnya.
Namun ia juga mengingatkan, aturan tetap harus dihormati meski banyak masyarakat berharap anaknya bisa diterima di sekolah negeri.