Ia menyebut bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil justru mengaburkan batas antara supremasi hukum dan kekuasaan bersenjata.
“UU tentang Peradilan Militer sudah tidak sesuai dengan spirit rakyat, supremasi sipil, dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan demokratis,” kata Hendardi.
Dinamika Dukungan TNI terhadap Kejaksaan Masih Jadi Sorotan
Meski pihak TNI melalui Kapuspen menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan dilakukan secara terukur dan merupakan bagian dari program rutin, banyak pihak tetap mempertanyakan urgensi dan transparansi dari langkah ini.
Polemik mengenai kontroversi pengamanan Kejaksaan oleh TNI dinilai bisa memperlemah posisi independen lembaga penegakan hukum dalam sistem demokrasi.