INFORADAR.ID-Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pelarangan ekspor bijih bauksit di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.Selain melarang ekspor bijih bauksit, Presiden Jokowi mendorong industri pengolahan dan pemurnian Bauksit di dalam negeri. Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan pelarangan tersebut akan mulai diberlakukan pada Juni 2023.
"Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” katanya yang dikutip INFORADAR.ID, dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kamis (22/12).
Kebijakan pelarangan bauksit dan industrialisasi bauksit diperkirakan akan meningkatkan pendapatan negara. Lebih dari dua kali lipat.
"Pendapatan negara diperkirakan akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekira Rp62 triliun. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri," katanya.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwasanya pemerintah juga akan terus mengurangi ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.
"Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” katanya.
Sebelumnya diungkapkan Presiden Jokowi, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut, telah berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan.
"Dari Rp17 triliun di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliun pada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar US Dollar," katanya.
Presiden Jokowi menegaskan, peningkatan 19 kali lipat Ini baru satu komoditi saja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri.