SERANG, INFORADAR.ID - Pemerintah bakal menghapus seluruh tenaga honorer, terhitung 28 November 2023. Keputusan penghapusan itu dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) melalui Surat bernomor: B/165/M.SM.02.03/2022.
Menyikapi terbirnya Surat Menpan RB tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berjanji akan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian tenaga honorer yang sudah mengabdi.
Surat yang diterbitkan pada Selasa,31 Mei 2022 inilah yang membuat 17 an ribu tenaga honorer di lingkungan Pemprov Banten was-was. "Kami dibikin was-was oleh kebijakan yang baru muncul ini," kata Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten, Taufik Hidayat, Kamis, 2 Juni 2022.
Terkait terbitnya surat tersebut, kata Taufik, Kementerian PAN/RB meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan honorer sebelum 28 November 2023. Diketahui, di lingkungan Pemprov Banten saat ini sedikitnya 17 an ribu tenaga honorer. "Secara logika, Pemda tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah honorer yang jumlahnya 17 an ribu dalam waktu satu tahun," lanjut Taufik.
Ia mengaku akan melakukan audensi dengan pemangku kebijakan terkait langkah untuk menyikapi surat edaran Menpan RB. Hanya saja, sampai saat ini, surat pengajuan audensi belum mendapat respon.
Kata Taufik, kemungkinan terakhir jika Pemprov Banten tidak ada solusi terkait penyelesaikan honorer, maka pihaknya akan melakukan aksi seluruh honorer yang ada di Banten. "Meminta Pemprov Banten mengambil sikap," kata dia.
Ia sangat tidak setuju dengan solusi yang ditawarkan pemerintah, jika pegawai non ASN diubah menjadi outsourcing. "Bagaimana mungkin jutaan honorer yang bekerja di bidang administrasi penyuluh dan lainnya menjadi outsourcing," lanjut Taufik.
Dihubungi terpisah, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaku telah menerima surat dari Menpan-RB. Pihaknya, akan berkonsultasi untuk mengimpkementasikan hal-hal yang tertuang dalam surat tersebut. "Semua daerah hampir mengalami hal yang sama. Kami akan bersama-sama memikirkan hal itu," kata Al Muktabar.
Al berjanji akan serius mencari solusi terbaik bagi semua pihak. "Saat ini Pemprov tengah melakukan analisis beban kerja. Paralel dengan itu, Pemprov akan memikirkan formula terbaik bagi para honorer yang selama ini sudah mengabdi. Apakah nanti diangkat menjadi PPPK atau bagaimana," lanjut Gubernur.
Penulis: Rostina
Editor: M Widodo