28 Desa Tertinggal di Banten Belum Berkembang, Kabupaten Lebak Paling Banyak Terdampak

INFORADAR.ID- Di wilayah Banten, 28 desa masih berstatus sebagai desa tertinggal. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menekankan perlunya upaya cepat untuk meningkatkan Indeks Desa agar desa-desa tersebut segera keluar dari status desa tertinggal.

Kondisi ini tentu memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta kualitas hidup masyarakat di desa-desa tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menekankan perlunya upaya cepat untuk meningkatkan Indeks Desa agar desa-desa tersebut segera keluar dari status desa tertinggal. 

Dengan adanya peningkatan indeks desa, diharapkan kualitas hidup masyarakat desa dapat meningkat dan pembangunan dapat berjalan lebih merata.

BACA JUGA:Banten Berada di Peringkat 8 Nasional dalam Hal Kemiskinan Ekstrem, Apa Penyebabnya?

BACA JUGA:Pemkab Lebak Segera Gelar Open Bidding untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala OPD

Menurut informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari total 1.238 desa di Banten, terdapat 28 desa yang masih tertinggal.

Rinciannya mencakup 15 desa di Kabupaten Lebak, 12 desa di Kabupaten Pandeglang, dan 1 desa di Kabupaten Serang.

Deden menyatakan bahwa masalah tersebut memerlukan perhatian serius dan sesuai arahan Gubernur Banten, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan status desa-desa yang tertinggal.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi Indeks Desa mengacu pada enam aspek utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan manajemen pemerintahan desa.

Oleh karena itu, perbaikan indikator harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya sebagian.

BACA JUGA:Kronologi Meninggalnya Selebgram Setelah Menyelam di Ujung Kulon, Belum Diketahui Penyebabnya

BACA JUGA:Cuaca Sering Berubah? Ini Ide Liburan Indoor Menarik saat Musim Pancaroba

Deden menambahkan, Pemerintah Provinsi Banten akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan indikator tersebut.

Sumber: