Ibu Hamil Ditandu di Jalan Rusak, Wakil Bupati Pandeglang Beri Penjelasan

INFORADAR.ID- Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi memberikan pernyataan mengenai kejadian yang menimpa seorang ibu hamil bernama Wiwin Daswini (21).

Penduduk Kampung Ciluluk, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang yang terpaksa dibawa dengan tandu dan menggunakan perahu untuk mencapai puskesmas akibat kerusakan parah pada jalan.

Iing menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas insiden tersebut. Ia mengungkapkan keprihatinan dan mengakui bahwa sampai saat ini, pemerintah daerah belum bisa memperbaiki infrastruktur jalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga, terutama yang terdampak akibat jalan rusak yang memaksa mereka menggunakan perahu, karena hingga saat ini belum semua infrastruktur jalan di Pandeglang berhasil dibangun.

BACA JUGA:Perubahan Besar! SPMB Gantikan PPDB di Kota Serang, Domisili Jadi Penentu

BACA JUGA:Catat! Ini 7 Tips Memilih Hewan Kurban yang Sehat dan Sesuai Syariat

Iing Andri Supriadi menekankan bahwa pihaknya akan terus berupaya mewujudkan harapan masyarakat terkait perbaikan jalan meskipun harus menghadapi berbagai masalah anggaran.

“Kami mohon maaf, tapi insyaAllah kami akan tetap berikhtiar, berjuang, dan bekerja keras untuk mewujudkan harapan masyarakan terkait infrastruktur jalan,” ujarnya.

Mengenai anggaran, Iing menjelaskan bahwa di tahun 2024 saat ia masih menjabat sebagai anggota DPRD Pandeglang, pemerintah daerah telah menyiapkan dana sebesar Rp 107 miliar untuk peningkatan jalan. 

Namun, setelah dia dilantik sebagai wakil bupati bersama Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, adopsi kebijakan nasional mengalami perubahan.

BACA JUGA:Resep dan Cara Membuat Gulai Kambing dan Sapi: Hidangan Spesial untuk Idul Adha

BACA JUGA:Manfaat Kopi untuk Kesehatan: Cek Fakta dan Mitosnya

“Setelah saya dilantik bersama ibu Dewi, keluar instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efesiensi anggaran. Lalu muncul lagi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi transfer ke daerah.” Ujarnya.

Iing menjelaskan bahwa kebijakan penghematan ini memberikan dampak langsung kepada daerah. Anggaran yang sebelumnya sudah diatur untuk pembangunan jalan terpaksa ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

Sumber: