Tak Perlu Kapabilitas Cukup Popularitas? Marshel Widianto Dikabarkan Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Tak Perlu Kapabilitas Cukup Popularitas? Marshel Widianto Dikabarkan Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Marshel Widianto-Instagram @politikkebangsaan-

INFORADAR.ID - Agenda Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sudah didepan mata, setelah diselenggarakannya pemilu serentak tahun 2024, sejumlah nama pasangan masing–masing daerah mulai bermunculan. Sebagaimana diketahui oleh publik, pilkada bertujuan untuk memilih pasangan pemimpin daerah yang akan menjabat selama lima tahun ke depan.

Proses kontestasi politik ini menjadi ajang bagi warga untuk menyalurkan harapan mereka. Berbagai harapan warga yang dititipkan melalui pilkada meliputi kesejahteraan, pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup, puluhan harapan dari para pemilih mencerminkan keinginan mereka akan perbaikan dan perubahan positif di daerahnya masing–masing.

Pilkada tahun ini menjadi pembicaraan di masyarakat, karena banyaknya partai politik yang memilih mengusung artis atau selebritis sebagai calon kepala daerah. Artis atau selebritis ini berasal dari berbagai profesi seperti pemain sinetron, presenter televisi, chef, musisi, model, atlet, selebgram, pendakwah, maupun pelawak,

Menurut data dari Databoks pada Mei 2023, beberapa partai politik memiliki sejumlah bakal calon legislatif dari kalangan artis atau selebritis. Partai Amanat Nasional (PAN) memimpin dengan 17 bakal calon dari kalangan artis atau selebritis, diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 14 orang. Selanjutnya, Perindo memiliki 11 orang, Partai Gerindra 10 orang, Partai Nasdem 8 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 orang, Partai Demokrat 4 orang, Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masing-masing 3 orang, dan terakhir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan hanya 1 orang.

Penunjukan oleh Partai Gerindra kepada Marshel Widianto sebagai calon wakil wali kota  Tangerang Selatan menuai banyak pro kontra. Sang komika Marshel Widianto memandang kesempatan ini sebagai keberuntungan dalam hidupnya. Dia juga menyadari adanya banyak kritikan dan keraguan terkait pencalonannya di Pilkada 2024.

“Ada banyak kritik dari beberapa teman-teman juga, bahkan netizen juga skeptis karena apa yang saya lakukan di masa lalu," ujar Marshel Widianto kepada wartawan di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Tentu, dengan diusungnya Marshel Widianto mengejutkan dari berbagai pihak, karena sang komika ini hanya dikenal sebagai selebritis pelawak yang memiliki angka followers 1,4JT dilansir pada akun Instagram pribadinya dan pendatang baru di dunia politik. Hal ini yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, apa yang menjadi kriteria diusungnya sang komika pendatang baru politik Marshel widianto, apakah hanya sekedar popularitas semata tanpa diperlukannya kapabilitas dirinya.

Sekretaris Jenderal DPC Gerindra Tangerang Selatan, Yudi Budi Wibowo, mengungkapkan bahwa pencalonan Marshel terkait dengan bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2045. Yudi juga menghargai tekad Marshel untuk membawa perubahan bagi generasi muda melalui jalur politik. Ia melihat Marshel sebagai figur yang inspiratif dan memiliki visi untuk masa depan, sehingga mendukung langkah Marshel dalam upaya menginspirasi generasi muda.

“Menurut Yudi, Marshel merupakan sosok anak muda generasi sekarang yang punya daya juang tinggi, berangkat dari bukan siapa–siapa kemudian menjadi seperti sekarang,” kata dia

Berbicara tentang popularitas, faktor ini memberikan keuntungan tambahan bagi para selebriti dan menjadi modal berharga dalam komunikasi politik. Kehadiran rutin artis di acara televisi, baik sebagai aktor sinetron, pembawa acara, maupun peran lainnya, membantu mereka membangun basis penggemar yang kuat. Ini memudahkan para artis untuk dikenal luas oleh masyarakat.

Kendati demikian, hadirnya para selebritis dalam panggung dunia politik pada hakikatnya tidak dapat diperdebatkan secara berkepanjangan, karena bagaimanapun mereka merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Pendidikan politik harus terus diberikan dan diasah untuk para calon pemimpin daerah, agar kapabilitas seorang diri dapat dipertanggung jawabkan ketika dipercaya oleh masyarakat. (*)

Penulis : Delisa Nur Afwa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: