Ganggu Stabilitas Negara Tetangga, Pemerintah Serius Antisipasi Karhutla

INFORADAR.ID --- Pemerintah serius melakukan antisipasi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2023. Sebab, diprediksi bahwa pada Tahun 2023 cuaca kemaraunya lebih tinggi dibanding tahun 2022, 2021 dan 2020. 

Rabu, 25 Januari 2023 digelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Graha BNPB, Jakarta.

Sebab, Karhutla, tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. 

Pemerintah tidak ingin hal itu terjadi, oleh karenanya karhutla harus diantisipasi dengan baik agar tidak terjadi.

Rakor membahas antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023, diikuti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes TNI dan Mabes Polri.

Sebelumnya, pada Jumat, 20 Januari 2023 lalu juga digelar Rakor serupa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan peserta yang hampir sama. 

Rapat koordinasi secara hybrid yang juga diikuti oleh sejumlah Pemerintah Daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi itu, sekaligus guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.

"Mengecek, antisipasi dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Mengecek kesiapan baik secara organisatori, personel maupun teknologi, yang disiapkan untuk mengahadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu, 25 Januari 2023.

Karhutla, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Mahfud tidak ingin hal itu terjadi, meski dalam kurun waktu dua tahun terakhir hal itu tidak terjadi dan karhutla dapat diantisipasi dengan baik.

Dari hasil monitoring dua arah dari Graha BNPB dengan seluruh pimpinan daerah dan unsur forkopimda, Menko Polhukam mewanti-wanti agar segenap komponen yang ada di daerah selalu waspada. Mahfud MD meminta agar seluruh pimpinan daerah selalu berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah antisipatif.

 

Editor: M Widodo

 

 

Sumber: