Koperasi Desa Merah Putih Dibiayai Himbara, Siapa Menanggung Risikonya

INFORADAR.ID — Program baru Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) baru saja mendapatkan sokongan dana baru dari bank-bank Himbara. Dukungan ini diberikan guna mempercepat pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan Koperasi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat Desa. 

Skema pemberian dananya dilakukan dengan menetapkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar untuk setiap unitnya, dengan bunga 6 persen per tahun nya dan tenor yang diberikan hingga enam tahun.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mendapat dukungan pembiayaan melalui bank-bank Himbara. Skema ini dirancang untuk mempercepat pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan koperasi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa. Pemerintah menetapkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar untuk setiap unit dengan bunga 6 persen per tahun dan tenor hingga enam tahun.

BACA JUGA:Transformasi Pertanian di Banten: Ketahanan Pangan dan Dinamika Kebijakan PAJALE (Padi, Jagung, dan Kedelai)

BACA JUGA:BNI Rilis Wondr Merchant dan BNIdirect Bisnis, Pelaku Usaha Kini Bisa Pantau Transaksi Lebih Praktis

Skema tersebut memberikan peluang bagi koperasi untuk memperoleh modal tanpa harus mengandalkan kemampuan keuangan internal. Dengan dukungan pembiayaan perbankan, koperasi diharapkan dapat mengembangkan usaha seperti distribusi kebutuhan pokok, pergudangan, hingga layanan ekonomi lain yang sesuai dengan potensi daerah.

Namun, dengan adanya kemudahan pembiayaan juga membawa resiko. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembayaran lewat sumber anggaran pemerintah. Untuk koperasi desa, Dana Desa bisa digunakan dalam skema pembayaran, sedangkan koperasi kelurahan dapat menggunakan DAU atau DBH. Ketentuan ini berlaku menjadi bagian dari desain pembiayaan program.

Persoalannya, kemampuan koperasi menghasilkan keuntungan tetap menjadi faktor penting. Jika usaha tidak berjalan optimal atau pendapatan tidak cukup untuk membayar cicilan, tekanan pembayaran dapat berimbas pada ruang fiskal pemerintah desa atau daerah. Sejumlah ekonom pun mengingatkan agar dukungan anggaran tidak membuat risiko kredit seolah hilang.

Oleh karena itu, tata kelola menjadi kunci utama. Pengurus koperasi harus memiliki rencana bisnis yang realistis, memahami potensi pasar yang ada, serta mempunyai mengelola arus kas. Tidak sampai situ, pemerintah juga harus memperhatikan proses pembiayaan, penggunaan dana, dan pengawasan berjalan transparan agar program tidak menimbulkan masalah baru.

BACA JUGA:Password Mulai Ditinggalkan, Passkey Siap Jadi Standar Baru Keamanan Digital

BACA JUGA:BNI Rilis Wondr Merchant dan BNIdirect Bisnis, Pelaku Usaha Kini Bisa Pantau Transaksi Lebih Praktis

Di sisi lain, program ini berpotensi memberikan manfaat besar jika dikelola secara profesional. Koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, membuka peluang usaha, memperkuat distribusi barang, serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dan layanan ekonomi secara lebih dekat.

Dengan demikian, pembiayaan KDMP melalui Himbara bukan sekedar persoalan menambah modal semata. Keberhasilan dari program akan sangat bergantung kepada pengelolaan koperasi dan memenuhinya kewajibannya. Dukungan pemerintah memang penting, tetapi disiplin dalam mengelola resiko tetap menjadi syarat agar program ini bisa benar-benar memperkuat ekonomi desa tanpa membebani keuangan publik.

Sumber: