Maraknya Calo Tenaga Kerja di Cilegon, DPRD Banten Beri Peringatan

INFORADAR.ID- Calo kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau pihak yang berperan sebagai perantara tidak resmi dalam proses perekrutan tenaga kerja. 

Calo kerja sering kali meminta biaya dari pencari kerja sebagai imbalan atas jasa mereka, dan kadang-kadang mereka tidak memiliki hubungan yang sah dengan perusahaan atau lembaga yang menawarkan pekerjaan.

Dalam banyak kasus, calo kerja dapat menjadi sumber penipuan dan eksploitasi bagi pencari kerja, karena mereka mungkin tidak memiliki niat baik atau tidak memiliki kemampuan untuk membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Kali ini, warga Cilegon mengungkapkan kekhawatiran mengenai meningkatnya kegiatan premanisme dan calo tenaga kerja di daerah industri mereka.

BACA JUGA:7 Tips Memilih Outfit Wisuda yang Modis dan Nyaman, Coba Lakukan Ini

BACA JUGA:Kopi dan Produktivitas: Kopi Bisa Meningkatkan Fokus? Intip Jawabannya di Sini

Hal ini menjadi perhatian yang disampaikan oleh Anggota Fraksi PAN DRPD Banten, Dede Rohana. Dia mengungkapkan bahwa aspirasi tersebut dia dengar saat melakukan reses di beberapa lokasi minggu lalu.

Dede berpendapat bahwa tindakan semacam ini jelas merugikan masyarakat dan juga para investor. Banyak investor yang merasa tidak aman dengan premanisme yang menyamar sebagai organisasi masyarakat atau LSM.

Masyarakat menyuarakan keinginan untuk adanya evaluasi atau pembatasan terhadap aktivitas ormas karena ini sudah sangat mengganggu.

Dede berpesan bahwa ormas atau LSM seharusnya berfungsi sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai calo yang menyulitkan warga dalam mencari pekerjaan.

BACA JUGA:7 Tips Memilih Outfit Wisuda yang Modis dan Nyaman, Coba Lakukan Ini

BACA JUGA:Daftar Universitas Pilihan Terbaik untuk Beasiswa LPDP di Dalam dan Luar Negeri, Catat!

Dia juga memberikan apresiasi atas tindakan tegas Polda Banten dalam menanggapi para preman yang berpakaian ormas di area industri. 

Selain itu, ia juga mendukung langkah ini sebagai upaya untuk mempertahankan lingkungan investasi di Banten.

Sumber: