Resmi, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Minggu 22-11-2026,20:32 WIB
Reporter : Ihksannudin
Editor : Haidaroh

INFORADAR.ID — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dihadiri 254 anggota dari delapan fraksi dan mengakhiri pembahasan yang bergulir sejak 2008. Rapat paripurna itu dihadiri pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Undang-undang ini mengatur dua mekanisme perampasan aset: putusan pidana berkekuatan hukum tetap dan perampasan tanpa putusan pidana. Mekanisme kedua tetap memerlukan putusan pengadilan, tetapi tak mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku dalam sidang pidana.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), perampasan tanpa putusan pidana berlaku dalam lima kondisi, yaitu tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Pasal 6 ayat (2) menetapkan nilai aset yang dirampas minimal Rp1 miliar.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai aturan itu menutup celah penyembunyian hasil kejahatan. "Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban," kata Habib.

Undang-undang ini mempertahankan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati bagi koruptor, dan membatasi perampasan pada korupsi serta enam kejahatan lainnya. Klausul illicit enrichment dihapus dari draf 16 November 2026.

BACA JUGA:Gaya Mewah Erin Eks Istri Andre Taulany Saat Kenakan Jam Tangan Patek Philippe dan Perhiasan Miliaran Rupiah

BACA JUGA:Sounds of BCF 2026: Merayakan Akhir Tahun Penuh Nada dan Kreativitas di Kota Serang

Berdasarkan Pasal 74, undang-undang ini berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola serta Badan Pengawasan Perampasan Aset terbentuk. DPR merampungkan pembahasan dalam 84 hari, lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026.

 

Kategori :