Setelah 18 Tahun Dinantikan, RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan DPR Hari Ini

Setelah 18 Tahun Dinantikan, RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan DPR Hari Ini

Setelah 18 Tahun Dinantikan, RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan DPR Hari Ini--

INFORADAR.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut menjadi momentum penting setelah regulasi ini diperjuangkan selama 18 tahun.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan pengesahan dijadwalkan berlangsung melalui rapat paripurna. Sidang tersebut direncanakan dimulai pukul 09.30 WIB dengan agenda pengesahan RUU.

"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman menyebut proses pembentukan regulasi tersebut mendapat dukungan dari pimpinan DPR. Secara khusus, dia menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menurutnya, Dasco turut mengawal proses legislasi sejak tahap awal hingga pengesahan. Dia juga disebut mendorong Komisi III mempercepat pembahasan sejak Agustus 2025.

BACA JUGA:Korban Ledakan Tangki Kilang PPSDM Migas Cepu Blora Meninggal Dunia Usai Alami Luka Bakar 90 Persen

BACA JUGA:OJK Dorong Dana Pesangon Dikelola Lembaga Pensiun, Upaya Lindungi Hak Pekerja saat PHK

"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.

"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.

Dukungan tersebut juga terlihat ketika pembahasan regulasi tetap berjalan selama masa reses parlemen. Dasco disebut meminta Komisi III tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

"Beliau meminta kami tetap melaksakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," ujarnya.

BACA JUGA:Bank Indonesia Catat Pertumbuhan Kredit Perbankan Capai 13,21 Persen Secara Tahunan pada Oktober 2026

BACA JUGA:Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia 4,75 Persen, Rata-Rata Upah Buruh Rp3,42 Juta

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati pembahasan RUU tersebut. Kesepakatan itu menjadi tahapan penting sebelum regulasi dibawa menuju rapat paripurna.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: