INFORADAR.ID- Keputusan terbaru mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax kembali menjadi pukulan telak bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok kelas menengah atau middle class.
Bagi kelompok ini, bahan bakar jenis tersebut perlahan bukan lagi dianggap sebagai sebuah barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas.
Melainkan sudah menjadi kebutuhan operasional harian untuk menunjang mobilitas mereka dalam bekerja dan mencari nafkah di tengah kondisi transportasi umum yang belum sepenuhnya ideal.
Ketika harga bahan bakar ini merangkak naik, efek dominonya langsung terasa secara nyata pada pos pengeluaran bulanan yang semakin membengkak tanpa pandang bulu.
BACA JUGA:Kata-kata Hakim Danish usai Juara Moto3 Ceko
BACA JUGA:Limbah Sawit Indonesia Tembus Pasar China, 28 Ton Diekspor Perdana
Sayangnya, kenaikan biaya transportasi dan logistik ini hampir selalu tidak dibarengi dengan penyesuaian gaji atau peningkatan pendapatan yang memadai, sehingga daya beli kelas menengah secara otomatis mengalami penyusutan yang sangat signifikan.
Kondisi ini pada akhirnya memaksa mereka untuk kembali memutar otak setiap akhir bulan, memangkas anggaran hiburan, menunda rencana liburan.
Atau bahkan mengorbankan alokasi tabungan masa depan, hanya demi memastikan kendaraan tetap bisa menyala dan rutinitas harian tidak terganggu.
Fenomena yang terus berulang ini memunculkan sebuah pertanyaan besar sekaligus keluhan yang sangat valid di tengah masyarakat mengenai mengapa takdir kelas menengah seolah dirancang sedemikian rupa sehingga mereka sangat sulit untuk naik kelas.
BACA JUGA:Presiden Brasil: Neymar Pemain Timnas Pertama yang WFH
BACA JUGA:Targetkan Status 1.000 Cagar Budaya Nasional, Kemenbud Gandeng Lembaga Hukum
Kelas menengah di Indonesia saat ini terjebak dalam sebuah posisi yang sangat serba salah, sebuah ilusi kenyamanan yang sebenarnya merupakan jebakan struktural yang mematikan langkah mereka.
Di satu sisi, pendapatan dan status sosial mereka dianggap sudah terlalu tinggi oleh negara sehingga mereka dicoret dari daftar penerima berbagai bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai, jaminan kesehatan gratis, atau subsidi kebutuhan pokok lainnya.
Namun di sisi yang lain, nominal penghasilan mereka sebenarnya masih sangat pas-pasan dan terlalu rapuh untuk bisa hidup dengan benar-benar nyaman, apalagi untuk menyerap segala bentuk kenaikan harga dan inflasi tanpa harus mengorbankan kualitas hidup mereka sehari-hari.