INFORADAR.ID PANDEGLANG — Tragedi kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa akibat kondisi jalan rusak di Kabupaten Pandeglang tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai orientasi penegakan hukum.
Di tengah fakta adanya kerusakan infrastruktur yang membahayakan keselamatan publik, masyarakat justru dihadapkan pada penetapan seorang pengemudi ojek sebagai tersangka.
Ketua Umum KOHATI Cabang Pandeglang, Ila Nurkholifah, menyatakan keprihatinan atas penetapan tersebut apabila tidak disertai pengujian menyeluruh terhadap kondisi jalan sebagai faktor utama kecelakaan.
“Kami sangat menyayangkan penetapan tersangka terhadap pengemudi apabila tidak dibarengi pendalaman serius terhadap kondisi jalan rusak yang diduga kuat menjadi pemicu kecelakaan.
Dalam perspektif filsafat hukum, pendekatan yang hanya berhenti pada pelaku langsung tanpa menelusuri determinasi struktural merupakan bentuk reduksionisme tanggung jawab, yaitu penyempitan sebab hukum pada subjek paling dekat dengan peristiwa, sementara kewajiban otoritatif yang lebih menentukan justru terabaikan,” tegas Ila.
Menurutnya, hukum memang mengatur kewajiban kehati-hatian pengemudi.
Namun dalam konstruksi normatif yang sama, hukum juga secara tegas memuat kewajiban penyelenggara jalan sebagai pemegang mandat negara dalam menjamin keselamatan ruang publik.
“Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara eksplisit mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan rusak atau setidaknya memberikan rambu peringatan apabila belum dapat diperbaiki.
Bahkan Pasal 273 menegaskan ancaman pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai hingga menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa.
Norma ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum dalam kecelakaan lalu lintas bersifat multidimensional dan tidak tunggal pada pengemudi,” ujarnya.
Ila menilai, penetapan tersangka terhadap pengemudi ojek tanpa pengujian serius terhadap kemungkinan kelalaian penyelenggara jalan mencerminkan pengalihan tanggung jawab dari struktur kewenangan kepada subjek paling lemah dalam peristiwa.
“Dalam teori keadilan, praktik semacam ini dikenal sebagai scapegoating, yaitu menjadikan pihak paling rentan sebagai kambing hitam untuk menutup kegagalan tanggung jawab struktural.
Menjadikan pengemudi sebagai tersangka tanpa menelusuri tanggung jawab penyelenggara jalan sama halnya dengan menghukum korban runtuhnya jembatan, sementara perancang dan pemeliharanya luput dari pemeriksaan,” lanjut Ila.
Ia menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh menunjukkan sikap yang tumpul terhadap pihak yang memiliki kewenangan infrastruktur, namun tajam terhadap warga kecil yang justru berada dalam posisi rentan.
“Dalam kerangka distributive justice, tanggung jawab hukum harus dialokasikan secara proporsional terhadap kewenangan dan kapasitas pencegahan risiko.