Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Ari Muhammad, berpendapat bahwa keterlambatan ini berdampak langsung pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepercayaan masyarakat.
“Efektivitas kerja menjadi terganggu. OPD lamban dalam mengambil keputusan, program pemerintah tertunda, dan pelayanan publik kurang responsif. Tidak ada inovasi baru yang muncul karena posisi jabatan masih tidak pasti.” Tegas Ari.
BACA JUGA:Pertemuan Gubernur Banten dan Kemenkeu, Dana Transfer dan Ekonomi RI Dibahas
BACA JUGA:Cek Harga BBM Terbaru Setelah Ada Kenaikan Harga, Ini Daftarnya
Ia menegaskan supaya Pemkot Cilegon segera menindaklanjuti rekomendasi pergeseran pejabat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mempercepat penerbitan surat keputusan (SK).