INFORADAR.ID - Polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap warga yang mengibarkan bendera One Piece saat perayaan HUT RI ke-80.
Fenomena ini muncul di beberapa daerah, di mana simbol bajak laut dari serial manga dan anime populer itu dipilih menggantikan bendera Merah Putih, yang bagi polisi dianggap sebagai bentuk provokasi dan bisa menimbulkan keresahan.
Wakapolda Banten, Brigjen Hengki, menegaskan bahwa penggunaan bendera selain Merah Putih pada momen bersejarah ini tidak dapat ditoleransi dan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ada terbukti melakukan pelanggaran dan dia tidak Merah Putih, tentu kita akan melakukan tindak tegas,” kata Hengki di Tangerang, Sabtu Agustus 29.
Ia menambahkan, pengibaran simbol bajak laut tersebut bisa melukai semangat nasionalisme serta meremehkan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan.
Bendera One Piece -Pinterest/j-
BACA JUGA:5 Pekerjaan Sepi Peminat tapi Bergaji Tinggi, Peluang Besar yang Jarang Dilirik
BACA JUGA:3 Ide Bisnis Anak Muda dengan Modal Minim, Mulai dari Rp 100 Ribuan
“Kita harus bersyukur atas perjuangan para pendahulu kita yang berjuang dengan jiwa raganya untuk mempertahankan Indonesia agar merdeka,” ujarnya.
Polda Banten pun mengajak masyarakat khususnya di wilayahnya untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dengan hanya mengibarkan bendera Merah Putih selama perayaan kemerdekaan, “Jadi harapannya semua bendera Merah Putih dikibarkan,” ungkapnya.
Hengki memastikan bahwa kondisi keamanan di Banten tetap kondusif dan belum ditemukan pengibaran bendera selain Merah Putih, “Di Banten tidak ada. Banten semua Merah Putih,” tegasnya.
Sebagai informasi, bendera yang menjadi kontroversi ini adalah lambang Jolly Roger kru bajak laut Topi Jerami dalam seri One Piece karya Eiichiro Oda.
BACA JUGA:Jalan Rusak Bertahun-tahun di Grogol Cilegon, Warga Pasang Pohon Pisang Sebagai Seruan Putus Asa
BACA JUGA:BitChat: Aplikasi Pengganti WhatsApp yang Bisa Digunakan Tanpa Internet
Meskipun cerita ini menonjolkan tema impian dan kebebasan, polisi menilai bahwa penggunaan simbol tersebut di peringatan kenegaraan tidak pantas dan bisa memicu masalah.