INFORADAR.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024.
Putusan PSU ini dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang perkara Nomor 70/PHP.BUP-XXIII/2025 yang digelar pada Senin, 24 Februari 2025.
Dalam putusannya, MK mewajibkan PSU dilaksanakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang. Pemungutan suara ini tetap harus menggunakan daftar pemilih yang sudah ditetapkan sebelumnya.
"Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan Pemilihan 27 November 2024," ucap Suhartoyo.
BACA JUGA:Santri Pilihan Bunda Season 2 Siap Bikin Penonton Haru di Bulan Ramadhan
PSU Wajib Dilaksanakan dalam 60 Hari
Suhartoyo menegaskan bahwa PSU harus diselenggarakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari setelah putusan dibacakan.
Proses pelaksanaannya juga harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku tanpa perlu dilaporkan kembali kepada MK.
"Dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak keputusan a quo diucapkan," tutur Suhartoyo.
Dengan adanya putusan ini, MK resmi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 yang sebelumnya mengesahkan hasil Pilkada Serang 2024.
KPU dan Bawaslu Diminta Segera Berkoordinasi
Selain memerintahkan PSU, MK juga meminta KPU Kabupaten Serang segera melakukan koordinasi dan supervisi agar pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan lancar.
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang juga diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat.
"Selain KPU, Bawaslu Kabupaten Serang juga harus segera melakukan supervisi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan PSU tersebut," tambah Suhartoyo.