INFORADAR.ID - Hari ini, Rabu, 5 Februari 2025, tagar #INDONESIAGELAP ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di platform X.
Tagar #INDONESIAGELAP ini seakan merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan.
#INDONESIAGELAP sepertinya fokus menyoroti 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sebab banyak kebijakan yang dinilai kontroversial dan berpotensi menyengsarakan rakyat.
Berdasarkan penelusuran, tagar yang masuk dalam jajaran trending topic X ini diinisiasi oleh akun @BudiBukanIntel pada Selasa, 4 Februari 2025 dan telah mendapatkan hampir 1 juta kali penayangan.
Kebijakan yang Dipertanyakan
Di antara isu yang muncul adalah kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer, yang menyebabkan kelangkaan dan menyulitkan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Banyak keluarga kini berjuang untuk mendapatkan akses bahan bakar yang terjangkau.
Selain itu, penghapusan tunjangan bagi dosen menambah beban ekonomi para pendidik, yang sebelumnya sudah berjuang keras dalam dunia akademis.
Penggusuran rumah secara paksa menjadi isu lain yang membawa dampak besar bagi rakyat yang telah memiliki sertifikat hak milik.
Hal ini sering kali dilakukan demi kepentingan korporasi, tanpa mempertimbangkan nasib warganya.
Selain itu, sektor pendidikan menjadi sorotan tajam; dengan kebijakan “MBG,” banyak siswa tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena kurangnya prosedur operasional yang jelas.
#IndonesiaGelap pic.twitter.com/SQVnNPV336
— Budi Belajar Baik ????????????????????♀️☔????????️???????? (@BudiBukanIntel) February 4, 2025
Respons Masyarakat
Tagar #INDONESIAGELAP bukan hanya sekadar ungkapan amarah, tetapi juga mengindikasikan gelombang protes yang lebih besar.
Banyak netizen merasa bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, yang kini diturunkan menjadi prioritas dukungan.
Kenaikan harga buku juga membatasi akses pendidikan bagi banyak anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu.