INFORADAR.ID - Kabar mengiris hati datang dari Korea Utara. Sebanyak 30 pejabat tinggi telah dieksekusi, semuanya atas perintah langsung Kim Jong-Un.
Alasannya? Mereka dianggap Kim Jong-Un bertanggung jawab atas kegagalan dalam mencegah banjir besar dan tanah longsor yang menelan ribuan korban jiwa di Korea Utara.
4.000 nyawa melayang, dan lebih dari 15.000 orang kehilangan tempat tinggal di Korea Utara, hanya karena kegagalan manajemen bencana menurut Kim Jong-Un.
Tak lama setelah banjir Sungai Yalu yang berlangsung dari 25 hingga 29 Juli, Kim Jong-Un mengadakan pertemuan darurat.
Bencaana alam di Korea Utara-AFP News Agency-youtube.com
Di sana, ia dengan tegas memperingatkan bahwa siapa pun yang "menyebabkan korban yang tak dapat diterima" akan dihukum berat.
Dan benar saja, tanpa ampun, 20 hingga 30 pejabat yang terkait dengan wilayah bencana langsung ditetapkan sebagai kambing hitam.
Mereka tak diberi kesempatan untuk membela diri dan dieksekusi pada bulan lalu, demikian dilaporkan oleh TV Chosun dari Korea Selatan.
Lebih tragis lagi, para pejabat ini juga didakwa dengan tuduhan korupsi dan kelalaian tugas.
Seolah-olah malapetaka yang menimpa negeri itu tak cukup berat, kini hukuman mati dijatuhkan dengan mudahnya pada mereka yang dianggap bertanggung jawab.
Lee Il-gyu, mantan diplomat Korea Utara, memberikan pernyataan yang menambah pilu: "Meskipun banjir baru-baru ini menghancurkan banyak hal, para eksekutif itu dihukum karena alasan yang seolah diada-adakan, dan mereka tak pernah tahu kapan leher mereka akan diputus." dikutip INFORADAR pada Kamis, 5 September 2024.
Identitas para pejabat yang dieksekusi tak sepenuhnya terungkap, namun nama Kang Bong-hoon, seorang Sekretaris Komite Partai Provinsi Chagang, disebutkan sebagai salah satu korban yang diberhentikan Kim selama pertemuan darurat tersebut.
BACA JUGA:Heboh di Korea Selatan, Kasus Bunuh Diri Seorang Guru SD di Seoul
Kim Jong-Un datang ke Lokasi Bencana
Sementara itu, Kim Jong-Un dilaporkan meninjau lokasi bencana, seolah menunjukkan empati di tengah kekacauan, namun tetap menyangkal informasi Korea Selatan terkait jumlah korban tewas.