JAKARTA, INFORADAR - Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) bakal menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Februari 2023 .
Tujuannya guna menguatkan sinergitas dunia usaha maritim dengan pemerintah.
Hal itu terungkap pada Pra Raker 2023 yang dibuka oleh Pembina Pramarin Dr. Umar Aris di Mako Pramarin Ruko Kelapa Gading, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023. Hadir pula Dewan pengawas Pramarin Dr. Chandara Morik dan Ir Ardarha, dewan pakar Pramarin yang juga mantan Direktur Pelabuhan Hubla Kholik Ihrom, Co- Founder Shipsapp Paulus Sihombing, para pembina, dewan pakar serta jajaran pengurus dan anggota secara offline dan online.
Pembina Pramarin, Umar Aris menilai, pemerintah membutuhkan mitra strategis dalam membangun maritim Indonesia yang luas, maka kehadiran organisasi pramarin harus bisa bersinergi dengan pemerintah.
"Pada rapat kerja nanti, kita maksimalkan sinergitas agar dunia usaha maritim dan pemerintah bisa berjalan beriringan," kata Umar Aris.
Mantan Sekjen Kementrian Perhubungan dan Dirjen Hubla, Leon Muhamad yang juga selaku dewan pembina pramarin, pada paparannya menyampaikan, Pramarin bukan hanya bekerja sama dengan Kementrian Perhubungan RI, tapi bisa sinergi dengan kementrian lainya seperti Kemenko Marves, KKP, TNI/Polri, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Aplikator Maritim.
"Kita bisa bersinergi dengan banyak pihak," paparnya.
Co- Founder Shipsapp, Paulus Sihombing memaparkan, kekuatan teknologi informatika harus dilaksanakan dalam pengelolaan industri maritim.
"Praktisi maritim Indonesia harus bersatu bahu-membahu dalam membangun Poros Maritim menuju indonesia maju menyongsong Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Paulus mengaku mendukung penuh rencana Pramarin dan siap menjadi penopang rencana besar Pramarin dari sisi teknologi dan aplikasi maritim yang terintegrasi ke-11 jasa Pelabuhan terkait.
Sementara itu, Pengamat militer dan Pertahanan Wibisono yang juga sebagai pembina Pramarin mengingatkan agar mewaspadai masalah batas wilayah Indonesia yang menjadi konflik dengan negara lain seperti Natuna Utara dan Sengketa pulau pasir dengan Australia.
“Dengan terpilihnya Panglima TNI dari Matra Laut, momentumnya sangat tepat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan laut kita, saatnya kita bertindak tegas dan menegakkan hukum apabila ada pelanggaran yang melanggar. hukum di wilayah Indonesia,” ujar Wibisono
Pra Raker Pramarin juga dihadiri oleh Dedi Mihardja Asdep Menko Marves, Pakar Maritim Prof. Yamin Jinca, Dr. Tuty Rahayu yang sengaja datang bersama rombongan dari Polimarin Semarang.
Masukan disampaikan juga dari Para Praktisi maritim seperti INSA, ABUPI, BKI, Galangan, Ahli hukum Maritim, Ahli Logistik, Aplikator Maritim, ahli perikanan dan INNI yang dapat memperkut arah kebijakan Pramarin ke depan.