JAKARTA, INFORADAR.ID --- Masih dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan RI, Rabu, 17 Agustus 2022, tepat pukul 00.00 WIB, Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama, Kalibata, Jakarta.
Setibanya di lokasi, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlebih dahulu melakukan penghormatan di gerbang TMP Kalibata. Setelahnya, Presiden Jokowi selaku inspektur upacara memimpin apel kehormatan dan renungan suci.
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada acara renungan suci Foto: BPMI/Setpres--
Sebelumnya, pada Selasa, 16 Agutus 2022 pagi Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Wapres Ma'ruf Amin didampingi isteri hadir bersama Presiden Jokowi dan Ibu Negara Ny Iriana Jokowi Foto: BPMI/Setpres--
Dilanjutkan pada Selasa, 26 Agustus 2022 siang Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI 2022-2023 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Sebelumnya diberitakan, di tengah krisis global yang melanda dunia, dan masih berkecamuknya perang Rusia - Ukraina, pemerintah optimis memproyeksikan pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp 2.443,6 triliun.
Penerimaan sebesar itu akan diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun.
“Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022 siang.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan.
“Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan PNBP, pemerintah akan melakukan reformasi mulai dari perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.
Editor: M Widodo
Foto:BPMI / Setpres