Antisipasi Peredaran Narkotika Cair, Polri Larang Anggota Gunakan Vape

INFORADAR.ID - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperketat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan rokok elektrik atau vape.

Kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengantisipasi perkembangan modus peredaran narkotika yang memanfaatkan perangkat vape sebagai media penyalahgunaan.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh personel Polri, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif untuk merespons perubahan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang kini memanfaatkan berbagai perangkat, termasuk rokok elektrik.

"Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika," ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11).

BACA JUGA:Fenomena Astronomi, Langit Malam November 2026 Bakal Dihiasi Supermoon hingga Konjungsi Mars-Jupiter

BACA JUGA:Ekspor RI Tembus 221,23 Miliar Dolar AS per September 2026, Sektor Nonmigas Jadi Penopang Utama

Menurut Johnny, perangkat vape terdiri atas tiga komponen utama, yakni device atau perangkat alat, cartridge sebagai wadah, serta liquid atau cairan yang digunakan. Dalam perkembangannya, perangkat tersebut berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi maupun mengedarkan narkotika dalam bentuk cair.

Salah satu zat yang menjadi perhatian ialah etomidate. Johnny menjelaskan, penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk zat tersebut, menjadi salah satu pertimbangan diterbitkannya kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik di lingkungan Polri.

Etomidate telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Lebih lanjut, Johnny menegaskan bahwa langkah pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus disertai upaya pencegahan di lingkungan internal kepolisian.

Melalui kebijakan tersebut, Polri berupaya memperkuat komitmen institusi dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sekaligus memastikan seluruh personelnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:Usai Tangkap 3 Anggota DPRD Gerindra, 7 Polisi Polrestabes Surabaya Mendadak Dimutasi

BACA JUGA:Hari Santri 2026, Kelompok 7 PLP UIN SMH Banten Gelar Seminar Barokah Al-Qur'an di Ponpes Darul Iman

Sumber: