Menuju Aksi Tolak Sampah, Warga Pandeglang Galang Donasi

INFORADAR.ID - Menjelang pelaksanaan aksi besar pada 3 September 2025, dukungan warga terhadap aksi tolak sampah di Pandeglang semakin menguat.

Penolakan tersebut lahir karena masyarakat menilai rencana kerja sama pembuangan sampah dari Tangerang Selatan berpotensi membawa dampak negatif bagi lingkungan maupun masa depan Pandeglang.

Sejak pertama kali diumumkan, posko aksi tolak sampah di wilayah Pandeglang terus didatangi warga yang ingin berpartisipasi.

Beragam bantuan logistik mulai dari air mineral, makanan, hingga perlengkapan aksi mengalir tanpa henti.

Hal ini memperlihatkan bahwa aksi tolak sampah merupakan gerakan murni dari masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, bukan digerakkan oleh pihak tertentu.

BACA JUGA:Calon PMI di Lebak Diminta Gunakan Jalur Resmi

BACA JUGA:5 Daerah dengan Kendaraan Bermotor Terbanyak di Banten, Peringkat Satu Kota Seribu Industri

Dukungan Masyarakat untuk Aksi Tolak Sampah

Sejak posko donasi berdiri pada 19 Agustus 2025, bantuan warga terus mengalir tanpa henti.

Hingga kini, telah terkumpul lebih dari 250 dus air mineral beserta sejumlah perlengkapan logistik lainnya untuk menunjang keberlangsungan aksi.

Seluruh donasi yang masuk berbentuk barang, bukan dalam bentuk uang tunai.

Koordinator aksi, Rohmat, menegaskan bahwa perjuangan ini tidak berlandaskan modal besar, melainkan lahir dari kepedulian bersama. Ia menegaskan bahwa Pandeglang tidak layak dijadikan tempat pembuangan sampah yang berasal dari luar daerah.

“Ini gerakan masyarakat, bukan aksi yang didanai pihak tertentu. Kami hanya ingin Pandeglang tidak dijadikan tempat sampah,” tegasnya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Banten Perkuat Regulasi Jamkrida dan BLUD RSUD

BACA JUGA:Rasakan Kebebasan Finansial, 3 Strategi Emas untuk Membangun Keuangan yang Stabil

Diperkirakan lebih dari 1.500 orang akan bergabung dalam aksi tersebut, terdiri dari warga, ulama, hingga kalangan santri.

Titik utama aksi direncanakan berlangsung di depan DPRD Pandeglang, namun tidak menutup kemungkinan melebar ke pendopo atau kantor bupati jika tuntutan tidak segera direspons.

Adapun tuntutan massa antara lain mendesak pemerintah untuk membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penerimaan sampah dari luar daerah, serta mendorong penanganan serius terhadap persoalan sampah lokal yang hingga kini belum tuntas.

Sumber: