Menanti Kepastian, Guru PAUD di Serang Harapkan Kejelasan Status dari Pemerintah Pusat
Guru PAUD di Serang terus berharap kejelasan status dari pemerintah pusat sebagai bentuk pengakuan dan kepastian kerja-Dok. Istimewa-
INFORADAR.ID- Ribuan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Serang masih mengalami ketidakpastian terkait status pekerjaan mereka dan keterbatasan insentif yang diterima.
Masalah ini menjadi perhatian utama dalam pertemuan yang diadakan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Serang dengan Komisi X DPR RI, pada hari Sabtu, 19 Juli 2025, di Universitas Bina Bangsa (UNIBA), Kota Serang.
Dalam diskusi tersebut, Ketua HIMPAUDI Kabupaten Serang, Yola Sri Rahayu, mengungkapkan bahwa mayoritas guru PAUD belum mendapatkan status sebagai pegawai tetap baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
Hal ini menyebabkan banyak dari mereka tidak memiliki kepastian pendapatan, perlindungan hukum, atau mendapatkan akses pelatihan yang berkelanjutan.
BACA JUGA:Waspada! Kasus Diare di Lebak Tembus 2.847, Balita Jadi Korban Terbanyak
BACA JUGA:Puluhan Ribu Warga Pandeglang Tinggal di Rumah Tak Layak, Ini Penjelasan dan Solusinya
Yola menyampaikan bahwa sebagian besar pendidik PAUD menunjukkan komitmen penuh dalam menjalankan tugas, namun hingga saat ini status pekerjaan mereka belum diakui secara resmi.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa mereka belum termasuk dalam sistem ASN maupun PPPK, dan insentif yang diterima pun masih sangat terbatas.
Data dari HIMPAUDI Kabupaten Serang menunjukkan terdapat 2.045 pendidik PAUD aktif, yang terdiri dari 532 lulusan Sarjana PAUD, 524 sarjana non-linier, dan 998 lulusan SLTA.
Ketidaksamaan ini, menurut HIMPAUDI menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan program pendidikan anak usia dini yang berkualitas.
BACA JUGA:Update! Kenaikan Harga Gabah Membuat Petani di Banten Merasa Terbantu
BACA JUGA:Cari Tambahan Penghasilan? Usaha Sampingan dari Rumah yang Layak Dicoba
Ketua HIMPAUDI Provinsi Banten, Euis Rusmalina, menambahkan bahwa di samping status yang belum jelas, banyak guru PAUD juga mengalami kekurangan dalam fasilitas belajar dan akses pelatihan profesional yang minim.
Euis mengungkapkan bahwa komitmen guru PAUD sangat mengesankan, namun dukungan dari kebijakan belum sebanding.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
