Memo DPRD Banten untuk Siswa SPMB: Bentuk Intervensi Pendidikan yang Merugikan

INFORADAR.ID- Memo DPRD Banten untuk Siswa SPMB menuai kontroversi karena dianggap sebagai bentuk intervensi pendidikan yang merugikan. 

Kebijakan ini berpotensi mengganggu proses selektif penerimaan mahasiswa baru dan menimbulkan ketidakadilan bagi siswa yang tidak mendapatkan perhatian khusus.

Dalam konteks pendidikan yang sehat, setiap siswa seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan kemampuan akademis mereka. 

Memo tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang tidak tepat dan berpotensi merusak integritas sistem pendidikan di Banten.

Dunia pendidikan di Banten mengalami skandal setelah seorang Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten diberhentikan dari posisinya karena terbukti mengganggu proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

BACA JUGA:Viral! Pengemudi Ojol di Bantul Alami Insiden Tidak Menyenangkan saat Antar Pesanan ShopeeFood

BACA JUGA:Waspada DBD! 314 Kasus di Kabupaten Serang, Ini Penyebabnya

Politisi tersebut mengeluarkan surat rekomendasi bagi calon siswa agar diterima di SMA negeri tertentu di Kota Cilegon.

Perbuatan ini melanggar asas keadilan dalam sistem SPMB dan memicu tindakan tegas dari partainya, yang langsung mengeluarkan keputusan untuk mencopotnya dari jabatan di DPRD Banten.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena pelakunya adalah seorang tokoh yang seharusnya menjaga integritas sistem, bukan masyarakat biasa.

Tindakan ini dianggap sebagai contoh buruk akan adanya intervensi kekuasaan dalam dunia pendidikan, yang seharusnya terhindar dari kepentingan politik dan praktik titipan.

Ketua Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Tangerang Selatan, Eko Pranoto, menilai langkah tegas tersebut penting sebagai sinyal bahwa praktik titipan tidak bisa diterima lagi.

BACA JUGA:DBD di Pandeglang Mulai Mereda? Dinkes Beberkan Data 141 Kasus dalam 6 Bulan

BACA JUGA:4 Tips Aman Musim Hujan: Hal Penting yang Wajib Kamu Ketahui

Sumber: