Istilah 'Gelandangan Politik' Dalam Ruang Diskusi Publik

Penulis : Ahmad Sihabudin

Perbedaan itu fitrah. Dan ia harus diletakkan dalam prinsip 

kemanusiaan universal. 

KH. Abdurahman Wahid.,

Istilah "gelandangan politik" mungkin terdengar unik dan jarang digunakan dalam diskursus politik sehari-hari. Akhir-akhir ini sering kita dengar saat menyaksikan berbagai tayangan baik siaran televisi, saluran youtube, podcast, diskusi, seminar dan lain-lain istilah ini. Dari para nara sumbernya, untuk menyebut orang yang tidak mendapatkan “posisi” atau meraih jabatan bergengsi mereka menyebutnya akan menjadi gelandangan politik. 

Dalam realitas kehidupan nyata kata, "gelandangan" biasanya merujuk pada orang yang hidup tanpa tempat tinggal tetap dan berkeliaran tanpa tujuan yang jelas, wara-wiri kesana kemari. Menurut KBBI, orang yang bergelandangan; orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.

Gelandangan, menurut para ahli, adalah orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak di masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan hidup mengembara di tempat umum. Pengertian ini meliputi orang-orang yang tidak memiliki rumah, pekerjaan tetap, dan sumber pendapatan yang stabil, serta sering menghabiskan waktu di jalanan atau tempat umum lainnya. 

Ketika dikaitkan dengan politik, istilah ini menggambarkan individu atau kelompok yang tidak memiliki afiliasi politik yang tetap atau jelas, sering berpindah-pindah dukungan, dan cenderung bersikap oportunis dalam memilih aliansi politik mereka. Gelandangan politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang tidak memiliki loyalitas tetap pada satu partai atau ideologi politik tertentu.

Istilah “GelPol gelandangan politik ini, tidak resmi atau formil dan baku, bisa jadi masuk kosa kata “slang” kosa kata yang berkembang di kalangan terbatas para pengamat sosial politik, dan mengemuka saat berdebat dalam suatu tema diskusi politik.

Istilah ini marak digunakan oleh para pengamat saat usai pilpres 2024, saya tidak tahu siapa pertama kali yang mengatakannya, diskusi politik terus berlanjut ke pilkada khususnya yang sangat menjadi pusat perhatian para pengamat saat itu adalah pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa, Jawa yang menjadi episentrum politik nasional kita, pemilihan kepala daerah di Jawa menjadi gengsi para elit politik. 

Dalam lobby politik, tarik ulur dukungan partai politik kala itu sangat dinamis dan lumayan memanas. Kembali ke istilah gelandangan politik, kala itu sedang terjadi dialog yang “hot” membicarakan tarik uler dukungan partai politik pada Anies Baswedan saat itu, singkat cerita.. pada limit waktu, pendaftaran pasangan calon ke KPUD, “hampir pasti Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. 

Hal ini memunculkan banyak pertanyaan di kalangan publik, salah satunya: Mungkinkah Anies Baswedan akan menjadi “political vagabond” atau gelandangan politik? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat partai NasDem, PKS, dan PKB, yang sebelumnya diharapkan akan mengusung Anies, kini telah secara resmi meninggalkannya.

BACA JUGA:Girl Group Papion Siap Debut Global! 3 Member dari Indonesia?

BACA JUGA:10 Tips Jitu Mendapatkan Izin Kuliah ke Luar Daerah dari Orang Tua

Sumber: