MK Putuskan Ulang Pilkada Serang : BEM Banten Bersatu Desak Presiden Copot Kemendes

INFORADAR.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang yang dimenangkan oleh pasangan Ratu Zakiya dan Najib Hamas dalam gugatan PHPU No.70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dalam putusan tersebut, MK menilai telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang dalam jangka waktu maksimal 60 hari. 

Putusan ini telah membuktikan bahwa adanya cawe cawe kepala kementerian desa PDT Yandri Susanto dalam proses pemilu untuk memenangkan istrinya Ratu Zakiya, Yandri Susanto.

Yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, MK menemukan bahwa Yandri Susanto menggunakan jabatannya (Abuse of Power) untuk mengerahkan perangkat desa demi memenangkan istrinya dalam kontestasi pilkada Kabupaten Serang.

Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu, Geri Wijaya mengakatan bahwa keterlibatan kemendes PDT yandri susanto memperjelas persoalan serius terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi elektoral Indonesia

"Dengan terbuktinya kemendes dalam pemenangan ratu zakiyah sudah jelas mempertontonkan kepada masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia khusus nya di kabupaten Serang itu tidak lebih dari acara seremonial saja" Ujarnya

Terlebih kemarin ramai aksi 100 kinerja kabinet merah putih dan #INDONESIAGELAP, Presiden seharusnya mengambil tindakan preventif untuk para menterinya yang bermasalah dan telah mencoreng kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah

"Presiden prabowo seharusnya mengambil tindakan tegas, sudah sering saya suarakan baik di aksi nasional dan podcast podcast kemarin bahwa hari ini banten memiliki menteri namun menteri ini selalu kontroversi dan bermasalah, kan sudah terbukti bersalah seharusnya presiden copot kemendes hari ini dan me reshufflenya" Tegas Geri Wijaya 

Sekretaris Jenderal BEM se Banten itu juga menegaskan bahwa Pungutan Suara Ulang di kabupaten Serang ini perlu diawasi secara ketat oleh masyarakat dan lembaga independen untuk memastikan proses PSU ini benar benar berjalan dengan bersih tanpa ada intervensi dan kecurangan. 

"Kapolri dan seluruh element penegak hukum di banten dan badan pemilu harus memastikan berlangsungnya pemilu ulang yang berintegritas tanpa ada kepentingan politik praktis agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah khusus pemerintah di kepemimpinan kabupaten Serang selanjutnya" ucapnya.

Senada dengan Geri, Koordinator BEM Banten Bersatu Bagas Yulianto mendesak terhadap kepala Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto Untuk Segara Mundur Dari Jabatannya. 

"Kan sudah terbukti bahwa yandri ini terbukti atas campur tangan kekuasaanya di pilkada kabupaten Serang, terlebih kita sama sama tau bahwa beliaulah yang menggerakan APDESI di kabupaten Serang untuk memenangkan paslon 02, Seharusnya bukan lagi PSU tapi TMS jika sudah terbukti bersalah jika kemendes ini punya malu seharusnya tanpa harus menunggu presiden mencopot nya dia sudah mundur" Tegas Koordinator BEM Banten Bersatu.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam PSU di kabupaten Serang kali ini. 

Dengan adanya putusan MK ini masyarakat berharap ada perubahan serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, agar demokrasi yang sehat dan berkeadilan benar benar terwujud.

Sumber: