Fenomena Oplos Pertamax Viral di Media Sosial: Jokes Sebagai Kekecewaan Publik

Dugaan Korupsi dan Kerugian Negara

Di balik viralnya istilah Oplos Pertamax, terdapat kasus-kasus besar yang sedang dibekukan oleh Kejaksaan Agung RI. 

Sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Salah satu modus yang terungkap adalah mencampurkan Pertalite dengan Pertamax, yang kemudian dijual sebagai Pertamax murni. 

Tindakan ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 193,7 triliun. Publik pun semakin geram, mengingat kenaikan harga BBM dalam beberapa tahun terakhir, sementara kualitasnya kini dibahas. 

BACA JUGA: Dirut Pertamina Jadi Tersangka Korupsi Minyak sampai Rugikan Negara Rp 193,7 Triliun, Ternyata Begini Modusnya

BACA JUGA: Heboh! Pertamax Diduga Dioplos, Warganet Kecewa dan Keluhan Kualitas BBM

Pernyataan Resmi dari Pertamina

Terkait isu yang berkembang, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa seluruh BBM yang disalurkan tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. 

Ia memastikan bahwa Pertalite memiliki RON 90, sementara Pertamax tetap mempertahankan RON 92, sebagaimana standar yang berlaku. Pernyataan ini bertujuan untuk mengurangi keresahan masyarakat terkait kualitas BBM yang mereka konsumsi. 

Meskipun demikian, banyak masyarakat yang masih menyembunyikan transparansi dan meminta penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan ini.

Viralnya istilah Oplos Pertamax di media sosial menunjukkan bagaimana masyarakat tidak hanya memperhatikan kasus ini secara serius, tetapi juga menjadi bahan kritik melalui humor. 

Lelucon yang diungkapkan mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan energi di Indonesia dan menekankan bahwa transparansi adalah hal yang sangat dinantikan.

Dengan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus ini, pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan serta tindakan konkrit dalam menyelesaikan masalah ini. 

Kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah akan bergantung pada bagaimana kasus ini diselesaikan secara transparan dan adil.

Sumber: