Politik Boleh Berbeda, Bangsa Harus Bersatu

Sementara itu, persoalan nyata rakyat justru menuntut perhatian serius. Lapangan kerja bagi generasi muda masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kesejahteraan belum sepenuhnya merata. 

Persoalan gizi anak, kesehatan masyarakat, dan kualitas pendidikan masih menyisakan ketimpangan. Jika negara gagal menjawab persoalan-persoalan ini, maka bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial.

Notonagoro menegaskan bahwa tujuan negara menurut Pancasila adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat Indonesia. 

Pernyataan ini menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran utama keberhasilan negara. Demokrasi yang hanya sibuk dengan konflik elite, tetapi abai pada keadilan sosial, pada akhirnya akan kehilangan legitimasi moralnya.

Di sinilah pentingnya etika kekuasaan. Soekarno pernah mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan melahirkan penindasan, sementara moral tanpa kekuasaan hanya akan menjadi khotbah kosong. 

Elite politik, tokoh masyarakat, dan media memiliki tanggung jawab etis untuk tidak memperpanjang konflik yang merusak kohesi sosial. Kritik tetap penting, tetapi harus diarahkan pada perbaikan sistem, bukan pada eksploitasi perpecahan.

Sila keempat Pancasila menuntut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Hikmat berarti kedalaman moral, kebijaksanaan berarti kemampuan menimbang dampak jangka panjang. Tanpa keduanya, demokrasi mudah tergelincir menjadi kegaduhan prosedural yang kehilangan jiwa.

Mengisi 2026, persatuan bangsa harus dipahami sebagai kerja etis yang terus-menerus. persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi menempatkan perbedaan dalam kerangka tujuan bersama. Pancasila telah menyediakan fondasi filosofisnya; tugas kita hari ini adalah menghidupkannya dalam praktik nyata.

Indonesia tidak kekurangan konflik, tetapi sering kekurangan kebijaksanaan. Tidak kekurangan wacana, tetapi kerap kehilangan orientasi. 

Jika bangsa ini ingin melangkah ke 2026 dengan optimisme, maka satu-satunya jalan adalah kembali menempatkan Pancasila sebagai kompas kebangsaan, agar politik kembali melayani kemanusiaan, dan persatuan menjadi kekuatan, bukan sekadar slogan.

 

Sumber: