Berdasarkan Mandat Perpres, Kemenko Pangan Kawal Penanganan Karhutla di Empat Provinsi Prioritas

Berdasarkan Mandat Perpres, Kemenko Pangan Kawal Penanganan Karhutla di Empat Provinsi Prioritas

Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana karhutla!--

INFORADAR.ID – Pemerintah memperkuat struktur koordinasi interkementerian dalam mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada ketahanan pangan nasional. Mengutip laporan CNN Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan resmi ditugaskan mengawal penanganan karhutla di empat provinsi prioritas.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa penugasan khusus tersebut berlandaskan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026.

Empat wilayah yang menjadi fokus pengawalan Kemenko Pangan meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Sumatra Selatan.

Pelaksanaan strategi penanganan di lapangan membutuhkan sinergi lintas sektor secara terpadu, melibatkan pemerintah daerah serta para pelaku usaha pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan.

Di Kalimantan Selatan, langkah kolaborasi yang berjalan sejak Agustus 2026 telah berhasil mengendalikan hampir 3.000 hektare lahan rawan di sekitar pusat kota.

Pemerintah juga mengelola penanganan sekitar 10.000 hektare lahan terdegradasi di wilayah tersebut melalui dua metode utama. Sebanyak 8.500 hektare ditangani dengan teknik pengolahan serta pembalikan tanah, sementara sekitar 1.500 hingga 1.600 hektare sisanya dipulihkan menggunakan metode perendaman lahan gambut (rewetting).

Sementara untuk Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah memetakan dua lokasi sasaran prioritas, yakni kawasan Palangka Raya seluas 39.000 hektare yang sering mengalami kebakaran berulang, serta kawasan lindung gambut Pulang Pisau seluas 90.000 hingga 93.000 hektare. Kemenko Pangan akan berkoordinasi intensif dengan Pemprov Kalteng dan Kemenko Kumham demi mengawal eksekusi peta kerja bersama di lapangan.

Penanganan karhutla di kawasan ekosistem gambut memerlukan pendekatan ilmiah yang terukur mengingat karakteristik degradasi tanah yang tinggi memicu kerentanan api tersimpan di bawah permukaan.

Penataan sistem tata air (water management), pembuatan sekat kanal, dan perbaikan drainase menjadi kunci krusial dalam menjaga kelembapan alami lahan gambut agar tidak mudah terbakar di musim kemarau.

Di samping itu, keterlibatan aktif para pemegang izin konsesi dalam mematuhi regulasi pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy) merupakan parameter penting dalam keberhasilan mitigasi karhutla jangka panjang. Sinergi antara penegakan hukum yang tegas serta insentif pengelolaan lahan ramah lingkungan diharapkan dapat melindungi ketahanan pangan nasional dari ancaman krisis iklim dan bencana asap.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: