Dindikbud Banten Usulkan Pengangkatan Guru R3 sebagai PPPK Paruh Waktu Mulai Oktober

INFORADAR.ID- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mengusulkan pengangkatan guru Rekrutmen Relawan Reformasi (R3) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Usulan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang telah mengabdi cukup lama di lingkungan sekolah negeri. 

Dengan pengangkatan ini, guru R3 diharapkan dapat memperoleh status hukum yang lebih jelas serta jaminan pendapatan yang lebih layak.

Rencana pengangkatan ini ditargetkan mulai dilaksanakan pada Oktober mendatang. Dindikbud Banten tengah mempersiapkan berbagai mekanisme dan regulasi pendukung agar proses transisi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. 

BACA JUGA:Ramai Dipasang Jelang HUT ke-80 RI, Ini Makna Simbol Bendera One Piece

BACA JUGA:Pemkab Pandeglang Siapkan Pelatihan Usaha Kuliner untuk Janda Kurang Mampu, Cek Jumlah Kuotanya!

Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian para guru R3, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah, terutama di wilayah yang kekurangan guru tetap.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Dindikbud Banten, Rachmat Tamam. 

Ia menyatakan bahwa saat ini Pemprov Banten baru mengangkat 5.700 guru serta tenaga teknis sebagai PPPK setelah dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama.

BACA JUGA:Jalan Rusak Bertahun-tahun di Grogol Cilegon, Warga Pasang Pohon Pisang Sebagai Seruan Putus Asa

BACA JUGA:Ribuan Ruang Kelas Rusak, Wabup Najib Hamas Minta Bantuan Pemerintah Pusat

“Bagi yang tidak lulus, mereka memiliki status R3 dan R4. Oleh karena itu, kita akan mengajukan mereka sebagai PPPK paruh waktu,” ungkap Rachmat.

Saat ini, masih ada lebih dari 1.000 guru yang belum diangkat menjadi PPPK. Mereka termasuk dalam seleksi PPPK tahap kedua yang direncanakan akan dilantik pada bulan Oktober 2025.

Ia menyampaikan bahwa terdapat lebih dari seribu guru yang belum dilantik dan mereka termasuk dalam tahap kedua.

Sumber: