INFORADAR.ID – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan lainnya. Usai menyerahkan dokumen pengunduran diri, Gibran tampak berpamitan dan berpelukan dengan Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Eddy Baskoro, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade sebelum meninggalkan kompleks parlemen.
Menurut keterangan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar dokumen tersebut segera diproses. Muzani menambahkan bahwa surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Rans Entertainment Berikan Klarifikasi Terkait Anggaran Jasa Influencer KKP dan Kemenbud
BACA JUGA:Hidayat Nur Wahid Ungkap Alasan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR
Polemik Hukum Penyetaraan Ijazah
Pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika hukum menyangkut keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen tersebut.
Melansir ANTARA, Yusril menjelaskan bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) hanya diberikan kepada pihak penggugat, sehingga pejabat pemerintahan sebagai tergugat tidak memiliki kewenangan mengajukan PK.
BACA JUGA:C'EST LA VIE: Musim Gugur yang Tersesat di Bogor
BACA JUGA:Mundur dari Pimpinan DC Studios, James Gunn Siap Kembali Fokus Garap Film
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan pemohon dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan milik Gibran tidak sah serta batal demi hukum. Menindaklanjuti putusan kasasi MA tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah resmi mencabut surat keterangan dimaksud.
Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA, meskipun permohonan pemohon saat itu dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing).
Yusril menegaskan bahwa pencabutan surat keterangan tersebut merupakan kewajiban administratif pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ia juga memperkirakan gugatan serupa yang diajukan Denny Indrayana di PTUN Jakarta berpotensi dihentikan karena objek sengketanya telah dicabut.
BACA JUGA:Pramono Siapkan Program Beasiswa Luar Negeri Bagi Santri Berprestasi DKI Jakarta