Andra Soni Usulkan Revisi Perda Aset Daerah Banten, Ini 5 Poin yang Bakal Diubah

Rabu 21-10-2026,17:15 WIB
Reporter : Lydia Khaerani
Editor : Haidaroh

Keempat, penyempurnaan tata cara penilaian dan pemindahtanganan aset, termasuk melalui penjualan atau hibah. Proses tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang serta DPRD sesuai aturan yang berlaku.

Kelima, penyempurnaan mekanisme penghapusan aset sekaligus penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan langkah ini, pencatatan aset diharapkan sesuai dengan kondisi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kelima, penyempurnaan mekanisme penghapusan aset serta penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Hal ini diperlukan agar pencatatan aset sesuai dengan kondisi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Lebih lanjut, Andra Soni menekankan bahwa penyempurnaan regulasi membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD. Kesiapan seluruh perangkat daerah juga menjadi faktor penting, terutama dalam penataan data aset, peningkatan kapasitas aparatur, dan penyesuaian tata kerja.

Ia berharap pimpinan dan anggota DPRD Banten dapat memberikan masukan konstruktif agar perubahan regulasi tersebut nantinya dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan konstruktif dari pimpinan serta seluruh anggota dewan agar regulasi ini kelak dapat dilaksanakan dan membawa manfaat bagi masyarakat," harapnya.

Andra Soni menegaskan, barang milik daerah, seperti tanah, gedung, dan kendaraan, merupakan kekayaan daerah yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel agar pemanfaatannya benar-benar mendukung pembangunan serta kepentingan masyarakat Banten.

Kategori :