Tito juga mengingatkan bahwa persoalan perumahan memiliki efek domino terhadap pembangunan daerah. Hunian yang lebih layak dapat membantu menekan kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi.
Karena itu, data BPS diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan statistik. Pemerintah daerah perlu menggunakannya untuk menentukan prioritas kebijakan, mengalokasikan anggaran, serta menyusun program perumahan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan begitu, upaya mengurangi backlog dapat berjalan lebih terarah dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga.