INFORADAR.ID - Dani Alves tidak akan dibebaskan dari penjara hari ini setelah ayah Neymar gagal membayar uang jaminan sebesar 1 juta euro.
Berita perkembangan terbaru mengenai pembebasan Dani Alves telah menarik perhatian media nasional Brasil, Spanyol dan Eropa secara umum.
Sebuah pengadilan di Barcelona telah memerintahkan uang jaminan sebesar 1 juta euro untuk pembebasan Dani Alves.
Ini bukan pertama kalinya ayah Neymar terlibat dalam masalah keuangan yang melibatkan Dani Alves.
BACA JUGA:5 Olahraga yang Paling Banyak Digemari Anak Muda
Dikutip dari Marca, ia sebelumnya telah membantu mengumpulkan 150.000 euro sebagai kompensasi untuk para korban kasus Alves.
Pengadilan menetapkan batas waktu 14:30 waktu setempat untuk membayar uang jaminan, namun uang jaminan yang diminta tidak dibayarkan tepat waktu dan pembebasan Dani Alves ditangguhkan.
Setelah menghabiskan 14 bulan di penjara Burrián 2, ada harapan besar di antara para pengacara dan pendukungnya untuk pembebasannya.
Pengacaranya, Ines Guardiola, telah menunjukkan paspor Spanyol dan Brasil milik Alves ke pengadilan untuk mengurangi risiko Alves melarikan diri ke Brasil, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Spanyol dan dapat menawarkan perlindungan.
BACA JUGA:Manchester City, Tim Inggris Pertama dengan Kemenangan 10 Kali Beruntun di Liga Champions
Di tengah perkembangan ini, para hakim di Mahkamah Agung Barcelona terpecah.
Hakim Luis Ballesta memberikan suara menentang keputusan mayoritas untuk membebaskan Alves untuk sementara waktu.
Hakim Ballesta berpendapat bahwa penahanan Alves harus diperpanjang hingga setengah dari hukuman aslinya (setara dengan dua tahun dan tiga bulan penjara) karena kekhawatiran tentang kekuatan ekonomi Alves dan kurangnya kerangka kerja ekstradisi antara Spanyol dan Brasil.
Perbedaan pendapat hakim menggarisbawahi sifat kompleks dan kontroversial dari situasi hukum Alves dan mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang keadilan, risiko pelarian, dan perlakuan terhadap tokoh-tokoh kunci dalam sistem hukum.
Kasus ini terus menarik perhatian publik dan media sebagai simbol sulitnya menyeimbangkan proses hukum, kepentingan publik dan hak-hak individu. (*)