INFORADAR.ID - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan agar Indonesia menetapkan ambang batas hutang luar negeri setiap masa pemerintahan.
Hal itu, agar proyeksi menjadi negara maju dan berdaulat tidak meleset akibat kebijakan pemerintah itu sendiri.
"Jadi hemat saya, hutang harus ada ambangk batasnya. Jangan sampai melebihi tawaran yang kemudian malah memberatkan semuanya. Kemudian, ada proyek-proyek nasional yang semula aman kemudian malah menjadi beban baru," kata Haedar Nashir saat menjadi pembicara kunci dalam seri ketiga gelar wicara Gagas RI.
Haedar khawatir, jika satu fase (pemerintahan) berhutang dan terakumulasi, suatu saat Indonesia menjadi negara gharim (tangan di bawah), yang kemudian gali lubang tutup lubang.
"Yang pada akhirnya Indonesia berubah menjadi mustahik, berhak memperoleh zakat dan sedekah dari negara-negara kaya. Jadi ada pertanggungjawaban moral di sini. Bukan soal aman atau tidak aman," tegas Haedar sebagaimana dilansir dari laman muhammadiyah.or.id.
Haedar merasa prihatin dengan hutang luar negeri yang terus terakumulasi. Sebab, kata dia, hutang-hutang tersebut akan menjadi beban dan pengganjal bagi usaha-usaha Indonesia mewujudkan masa depan nasional yang unggul.
Kata Haedar, beberapa ahli menyebut bahwa akumulasi hutang luar negeri Indonesia saat ini telah mencapai nilai Rp 7.000 triliun.
Di sisi lain, Haedar berharap agar pemerintah mempunyai kebijakan ekonomi yang lebih progresif dan berpihak secara serius kepada kelompok ekonomi mikro.
Keuletan masyarakat Indonesia yang telah teruji saat melewati berbagai krisis, termasuk pandemi covid-19 yang lalu, kata Haedar, tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus dikapitalisasi dan dilindungi ketika bersaing dengan pasar bebas.
"Hal ini yang harus dikapitalisasi menjadi ekonomi produktif dan jangan sampai mereka menghadapi arus besar lewat kapital dan investasi yang tidak terkontrol, termasuk impor dari lingkaran mafia yang tidak mudah diberantas,” tegas Haedar.
Untuk itu, lanjut Haedar, berangkat dari dasar kebijakan new economy policy tersebut, yang diharapkan bergerak lebih maju dan progresif lagi. Karena memang pondasinya sudah bagus.
"Kita berharap ekonomi lebih maju lagi, karena kita punya potensi besar sebagai negara besar, karena itu untuk menghadapi tekanan ekspansi dari tingkat global, kita punya inner dynamic yang kuat dan kuncinya bukan pada policy economy, tapi pada political will-nya,” imbuhnya.
Editor: M Widodo