MUI Tegaskan Perlindungan Warga Tak Berarti Harus Toleransi Kampanye LGBT

INFORADAR.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa kewajiban pemerintah melindungi seluruh warga negara tidak berarti harus memberikan toleransi terhadap kampanye LGBT. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi Women’s March yang diwarnai orasi dan pengibaran bendera LGBT.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai, pengibaran bendera LGBT yang disandingkan dengan bendera Palestina dalam aksi tersebut telah mencampuradukkan dua isu yang berbeda.

Kiai Cholil menegaskan, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak seharusnya dijadikan ruang untuk menyuarakan agenda lain yang dinilai bertentangan dengan nilai agama dan norma di Indonesia.

“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” kata Kiai Cholil Nafis dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan atau menoleransi keberadaan LGBT di Indonesia. Ia menilai, persoalan kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina harus tetap dibedakan dari tuntutan pengesahan hubungan sesama jenis.

BACA JUGA:BMKG Peringatkan Potensi Hujan di Banten hingga 12 November 2026

BACA JUGA:Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Komisi III DPR Panggil Kapolri

“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” tegasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu juga mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kiai Cholil menyebut Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Ia juga menegaskan pandangannya mengenai ketentuan pernikahan yang hanya mempertemukan pasangan laki-laki dan perempuan.

“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak, tetapi kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dalam undang-undang pernikahan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil meminta masyarakat dan lembaga keagamaan untuk bersikap tegas terhadap kampanye LGBT. Ia mengingatkan pentingnya penolakan terhadap gerakan tersebut berdasarkan keyakinan agama yang dianutnya.

BACA JUGA:Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Sejumlah Persoalan Nasional

BACA JUGA:Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Satu Kru Masih Hilang

Sumber: