Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Komisi III DPR Panggil Kapolri

INFORADAR.ID - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap orang nomor satu di Indonesia Presiden Prabowo Subianto hingga kini masih menjadi perhatian publik.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus memastikan jalannya penyidikan perkara tersebut serta mendalami hal lainnya terkait adanya motif lain dibalik dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar yang menyebut adanya mantan Kapolri dan seorang menteri yang ditangkap dalam perkara tersebut. Ia menegaskan informasi penangkapan itu tidak benar.

Meski demikian, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan penyadapan ilegal serta kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain yang mengarah pada makar.

Perkembangan kasus tersebut turut mendapat perhatian Komisi III DPR RI. Komisi yang membidangi hukum dan keamanan itu berencana menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai penanganan perkara, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta motif di balik penyadapan ilegal tersebut.

DPR berharap proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan sehingga fakta dalam perkara tersebut dapat terungkap. Sementara itu, Bareskrim masih melanjutkan penyelidikan untuk memastikan seluruh dugaan yang muncul dapat ditindaklanjuti berdasarkan bukti.

Sumber: